Perspektiftoday
Jakarta-Keberadaan kapal-kapal China di Laut Natuna Utara menjadi dasar media Malaysia menyebut jika Indonesia cuma diam saja terhadap Tiongkok.
Defence Security Asia dalam artikel berjudul ‘Malaysia Lebih Vokal Bantah China, Indonesia Berdiam Diri’ yang tayang pada 27 Oktober 2021 kemarin.
“Sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Washington yang dikenal sebagai Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) mengatakan Malaysia sekarang lebih “vokal” dalam menyuarakan penentangannya terhadap intrusi kapal dan pesawat China, dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia, yang mengambil pendekatan diam,” tulis Defence Security Asia dalam beritanya.
Sikap vokal Malaysia ditunjukkan pada bulan Mei 2021 lalu, dimana Malaysia langsung memanggil duta besar China usai radar Angkatan Udara Malaysia menangkap pesawat China di dekat Luconia Shoals yang dikelola Malaysia, daerah penangkapan ikan yang kaya di Laut China Selatan yang disengketakan.
Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) yang menjadi sumber tulisan Defence Security Asia mengatakan bila Indonesia cuma melakukan pendekatan diam.
Tapi Malaysia berani protes ke Dubes China.
Padahal soft dan hard diplomacy harus berjalan beriringan.
Justru Indonesia sedang melakukan hal ini karena mengirim kapal perang ke Natuna Utara serta melakukan diplomasi kepada pemerintah China.
Pengiriman kapal perang Indonesia ke Natuna ini dikatakan langsung oleh Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah.
“Empat KRI (kapal Indonesia) berada di Laut Natuna Utara… Kami ingin memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Laut Natuna Utara, dan laut terkendali karena keberadaan KRI di sana,” jelas Arsyad kepada rfa.org.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalyon komposit di pulau Natuna.
Batalyon komposit di Natuna ini terdiri dari pasukan gabungan TNI tiga matra.
Alutsista yang ditempatkan TNI di Natuna pun kelas satu.
Dimana nantinya mesin perang terbaik TNI akan berada di Natuna seperti F-16 Block 52ID, Su-27/30 hingga kapal perang korvet macam KRI Bung Tomo.
Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas China dengan klaim Nine Dash Line nya.
Tak seperti organisasi AMTI, media Amerika The Atlantic dalam yang dimuat ulang oleh Defence One, justru tak menganggap Malaysia sebagai negara yang mampu melawan China.
Defense One menyebut kebangkitan China sudah diantisipasi oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia.
“Selama kira-kira satu dekade, Jepang telah terlibat dalam pembangunan militer terbesarnya sejak Perang Dingin; Partai Demokrat Liberal yang berkuasa sekarang berbicara tentang menggandakan pengeluaran pertahanan. India mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan China dan jalur laut vital. Vietnam dan Indonesia memperluas pasukan udara, angkatan laut, dan penjaga pantai mereka,” tulisnya.
Kebangkitan Tiongkok yang mengklaim Laut China Selatan juga tak luput dari sorotan.
“Bagaimana dengan Laut Cina Selatan? Di sini, China telah terbiasa menekan negara-negara tetangga yang lemah.
Namun oposisi tumbuh.
Vietnam menimbun rudal bergerak, kapal selam, jet tempur, dan kapal angkatan laut yang dapat membuat operasi dalam jarak 200 mil dari pantainya sangat sulit bagi pasukan China.
Indonesia meningkatkan pengeluaran pertahanan—kenaikan 20 persen pada tahun 2020 dan 16 persen lagi pada tahun 2021—untuk membeli lusinan pesawat tempur, kapal permukaan, dan kapal selam yang dipersenjatai dengan rudal anti-kapal yang mematikan.
Bahkan Filipina, yang mendekati Beijing untuk sebagian besar masa jabatan Presiden Rodrigo Duterte, telah meningkatkan patroli udara dan laut, melakukan latihan militer dengan AS, dan berencana membeli rudal jelajah dari India.
Pada saat yang sama, koalisi kekuatan eksternal yang tangguh—AS, Jepang, India, Australia, Inggris, Prancis, dan Jerman—sedang melakukan latihan kebebasan navigasi untuk menentang klaim China,” tulis Defence One dalam artikelnya tanpa sedikitpun menyinggung Malaysia
