Perspektif Today – Masyarakat Bengkulu Utara minta Gubernur menindak tegas PT Sandabi Indah Lestari (SIL). Pasalnya, terdapat temuan yang diteliti organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT SIL.
PT SIL dikabarkan mengelola wilayah lahan diluar izin Hak Guna Usaha. Sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Lahan yang dikelola PT SIL ini sudah diluar wilayah IUP HGUnya. Harusnya ada tindakan tegas dari pemerintah daerah. Kami masyarakat kalau berkebun disana bisa dipenjara, kenapa pihak perusahaan bisa bebas saja pakai lahan diluar wilayah izinnya?” ujar masyarakat Bengkulu Utara yang ikut turun aksi ke depan Kantor Gubernur, Selasa (28/5/2024).
Disampaikan orator Garbeta saat diwawancarai awak media, beliau membenarkan hal tersebut.
“Banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan PT SIL namun terkesan terjadi pembiaran oleh pemerintah. Kami meminta pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut dalam waktu 3 hari ini ke depan, agar Gubernur membentuk tim untuk tindak lanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sandabi Indah Lestari yang disampai Dedi Mulyadi pada awak media, ” ujar Dedi Mulyadi [vz]
