Perspektif.today_Riuh rendah di depan Kompleks Parlemen Senayan belum juga reda ketika kabar itu beredar: Ahmad Syahroni dan Nafa Urbach resmi dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI oleh Partai NasDem. Keputusan itu ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim, berlaku efektif 1 September 2025.
Langkah drastis NasDem bukan muncul tanpa sebab. Syahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, melontarkan pernyataan yang menyulut bara di tengah gelombang protes pembubaran DPR. Ia menyebut massa aksi sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapannya viral, memancing reaksi publik yang sudah lama gerah dengan gaya hidup mewah para legislator. Nafa Urbach, artis yang baru beberapa bulan lalu resmi duduk di Senayan, juga terseret setelah komentarnya soal tunjangan DPR dinilai tidak peka.
“Bagi Partai NasDem, aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama perjuangan partai,” ujar Hermawi Taslim dalam keterangan resminya, Senin, 1 September. NasDem menyebut penonaktifan keduanya sebagai langkah disiplin. Meski istilah yang dipakai “nonaktif”, pengamat politik menilai jalan menuju Pergantian Antar Waktu (PAW) hampir pasti ditempuh. “Kalau sudah seperti ini, tinggal menunggu administrasi. Kursi mereka akan segera diganti caleg berikutnya,” kata seorang analis dari Universitas Indonesia.
Gelombang Sanksi
NasDem bukan satu-satunya partai yang panik meredam amarah publik. Di hari yang sama, Partai Golkar juga mengumumkan keputusan serupa terhadap Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI. Surat penonaktifan ditandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekjen Sarmuji, efektif 1 September 2025. Adies dianggap telah melukai hati rakyat setelah ucapannya soal “kenaikan tunjangan DPR” tersebar luas.
“Ini bentuk pendisiplinan dan penegakan etika politik,” kata Sarmuji. “Golkar tidak akan membiarkan kadernya menjauh dari aspirasi masyarakat.” Meski begitu, berbeda dengan NasDem, Golkar masih menyisakan ruang kompromi. Status Adies hanya dinonaktifkan sementara, tanpa tanda-tanda akan segera di-PAW. Kursinya di Senayan tidak langsung kosong, hanya dibekukan.
Dari kubu Partai Amanat Nasional, keputusan lebih mengejutkan datang terhadap dua figur populer: Eko Patrio dan Uya Kuya. Keduanya resmi dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh DPP PAN, diumumkan Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi. “Keputusan ini berlaku per 1 September 2025. Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penyelesaian pada mekanisme yang ada,” ujar Viva Yoga.
Eko, komedian yang lama berkiprah di DPR, menjadi sorotan setelah unggahan parodinya dianggap meremehkan keresahan rakyat. Rumahnya sempat didatangi massa. Nasib serupa dialami Uya Kuya, yang rumahnya dijarah massa setelah pernyataannya viral di media sosial. PAN memilih langkah cepat: membekukan keduanya dari seluruh aktivitas parlemen.
Diberhentikan vs Dinonaktifkan
Publik sempat bingung membedakan istilah yang dipakai partai. Untuk Syahroni dan Nafa, banyak media memberitakan mereka “diberhentikan”. Sementara untuk Adies, Eko, dan Uya, statusnya hanya “dinonaktifkan”. Padahal, secara hukum politik, perbedaan istilah ini sangat menentukan nasib mereka.
“Diberhentikan berarti keanggotaan DPR hilang permanen. Kursinya segera diisi melalui PAW,” kata pengamat dari LIPI. Seluruh hak, gaji, dan fasilitas anggota DPR langsung berhenti.
Sedangkan “dinonaktifkan” berarti ditangguhkan sementara oleh partai. Nama mereka masih tercatat secara administratif sebagai anggota DPR, tetapi tidak bisa menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hak-hak seperti gaji dan tunjangan juga dihentikan. Status ini bisa dipulihkan jika partai mengubah keputusan, atau dilanjutkan ke PAW bila tekanan publik kian kuat.
Dengan begitu, Syahroni dan Nafa praktis sudah kehilangan kursinya, tinggal menunggu proses administrasi KPU. Adapun Adies, Eko, dan Uya masih menyimpan peluang untuk diselamatkan partai, meski saat ini mereka dibekukan.
Krisis Legitimasi
Lima nama yang tumbang dalam satu pekan mencerminkan krisis legitimasi yang melanda DPR RI. Gelombang protes di Senayan menuntut pembubaran lembaga legislatif bukan sekadar luapan emosi sesaat. Ia berakar dari rasa muak publik terhadap gaya komunikasi dan gaya hidup wakil rakyat.
Syahroni, misalnya, dikenal sebagai legislator flamboyan yang kerap memamerkan koleksi mobil mewah. Ketika ia menyebut massa aksi “orang tolol sedunia”, kesan “politik pamer” kian menguat. “Rakyat marah bukan hanya karena kata-katanya, tapi karena sudah lama melihat jurang yang lebar antara kehidupan DPR dan masyarakat,” kata analis politik dari Universitas Gadjah Mada.
Fenomena ini memaksa partai bergerak cepat. NasDem memilih tegas, menendang kader yang sudah tidak bisa diselamatkan. Golkar dan PAN mengambil jalan tengah, dengan sanksi nonaktif. “Mereka tidak mau kehilangan kursi sekaligus menjaga citra di depan publik,” ujar seorang peneliti politik dari CSIS.
Ujian Partai
Keputusan partai-partai besar ini menandai ujian serius bagi sistem politik Indonesia. Bagi NasDem, langkah memecat Syahroni dan Nafa bisa menegaskan posisi partai sebagai pendengar aspirasi rakyat. Namun konsekuensinya adalah kehilangan figur populer yang sebelumnya diandalkan mendulang suara.
Golkar dan PAN masih berhitung. Dinonaktifkannya Adies, Eko, dan Uya bisa dianggap sebagai “suspensi politik”—hukuman cukup keras tanpa benar-benar kehilangan kursi. “Tapi kalau tekanan publik tidak mereda, ujungnya tetap PAW,” kata pengamat dari Universitas Airlangga.
Krisis ini juga menyingkap kelemahan mekanisme etik di DPR. Selama ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lebih sering tumpul menghadapi pelanggaran etika anggota DPR. Sanksi justru datang dari partai politik, bukan dari lembaga internal DPR.
Senayan di Persimpangan
Hingga akhir Agustus 2025, demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan masih berlangsung. Massa mendesak pembubaran DPR, menolak kebijakan kenaikan tunjangan, dan menuntut perombakan menyeluruh. Penonaktifan lima anggota DPR tidak serta-merta meredakan kemarahan publik.
“Ini bukan soal lima orang, tapi soal budaya politik di Senayan,” kata seorang aktivis mahasiswa di sela aksi.
Senayan kini berada di persimpangan. Apakah partai-partai akan melanjutkan sanksi hingga PAW, ataukah memilih jalan kompromi untuk menyelamatkan kursi mereka? Jawabannya akan menentukan seberapa jauh DPR bisa memulihkan kembali kepercayaan publik.(***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
