Kepahiang, perspektif.today Proyek Penanganan Longsoran Ruas Jalan Nakau – BTS Kota di Kabupaten Kepahiang kini menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang menelan anggaran negara sebesar Rp6.768.014.000 dari APBN Tahun Anggaran 2025 tersebut diduga kuat dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Ironisnya, proyek yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan sejak kontrak dimulai pada 20 Maret 2025 itu kini sudah menunjukkan retakan serius pada struktur bangunan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi kerusakan lebih parah hingga ancaman runtuhnya konstruksi yang dapat membahayakan pengguna jalan.
Pantauan di lapangan menunjukkan adanya retakan pada bagian struktur penahan longsoran. Padahal, sesuai standar konstruksi infrastruktur jalan nasional, bangunan penanganan longsoran seharusnya memiliki umur teknis minimal 5 hingga 10 tahun. Fakta bahwa kerusakan sudah muncul dalam hitungan bulan menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas material dan metode pelaksanaan pekerjaan.
Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Pandu Raja sebagai kontraktor pelaksana dan diawasi oleh PT Laras Sembada selaku konsultan pengawas. Namun kondisi yang terjadi memunculkan dugaan adanya penyimpangan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta penggunaan material yang tidak sesuai standar.
Proyek ini sendiri berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Dengan nilai proyek mencapai Rp6,7 miliar, publik mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan dapat berjalan jika bangunan yang seharusnya kuat justru mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
Sejumlah warga yang melintas di jalur tersebut mengaku khawatir dengan kondisi konstruksi yang mulai retak. Mereka menilai proyek yang menggunakan uang negara seharusnya dikerjakan dengan kualitas terbaik, bukan justru menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.
“Kalau baru beberapa bulan sudah retak, berarti ada yang tidak beres dengan pekerjaannya,” ujar salah satu warga.
Kondisi ini memunculkan desakan agar dilakukan audit teknis dan investigasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Publik juga meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan anggaran atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka proyek ini berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah serta membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor pelaksana hingga pihak pengawas.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat Bengkulu. Mereka menunggu langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengungkap apakah kerusakan proyek tersebut murni faktor teknis atau justru akibat praktik pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi demi meraup keuntungan.
Sorotan publik pun kini tertuju pada proyek tersebut: apakah ini sekadar kerusakan teknis, atau ada dugaan “permainan” dalam proyek bernilai miliaran rupiah itu?
Hingga berita ini diturunkan Belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana dan dinas terkait.[****]
