Perspektif.today_Ketika kecerdasan buatan (AI) tidak lagi sebatas wacana futuristik, tapi hadir sebagai kekuatan disruptif dalam dunia kerja, pertanyaan besar pun menyeruak: siapa yang akan bertahan, dan siapa yang tergantikan? Istilah “disruptif” sendiri mengacu pada perubahan besar dan mendasar yang menggantikan model lama dengan pendekatan atau teknologi baru, biasanya secara tiba-tiba dan masif. AI menjadi contoh nyata dari teknologi disruptif karena mampu merombak sistem kerja, menghilangkan pekerjaan tertentu, dan sekaligus menciptakan peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan.
Dalam laporan Future of Jobs Report 2023 yang dirilis World Economic Forum, diperkirakan 83 juta pekerjaan akan hilang secara global hingga 2027, seiring kemunculan 69 juta jenis pekerjaan baru yang lebih bertumpu pada literasi digital dan kecakapan berpikir kritis. Di Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa sekitar 23 juta pekerjaan berisiko tergeser oleh otomatisasi hingga 2030, jika tak ada intervensi kebijakan.
Namun bukan hanya angka-angka yang mencemaskan. Pada level yang lebih mikro, AI telah masuk ke profesi-profesi yang dulunya dianggap tahan banting: jurnalis, pengacara, guru, hingga analis pasar. ChatGPT, Claude, dan Gemini bukan hanya asisten cerdas, tapi mulai menjadi kompetitor diam-diam. Mereka tak tidur, tak lelah, dan mampu memproses ribuan data dalam hitungan detik.
Menurut Prof. Rhenald Kasali, futurolog dan akademisi Universitas Indonesia, dunia kerja kini memasuki era collaborative intelligence—manusia yang bekerja berdampingan dengan mesin. Istilah “futurolog” merujuk pada pakar yang menganalisis tren dan kemungkinan masa depan berdasarkan data dan perkembangan teknologi, sosial, maupun ekonomi. “Yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif,” ujar Rhenald dalam forum publik yang digelar awal tahun ini.
Adaptasi itu, sayangnya, tidak merata. Dalam sektor manufaktur, otomatisasi lini produksi membuat kebutuhan terhadap tenaga kerja kasar menyusut drastis. Sementara itu, sektor teknologi dan kreatif mengalami lonjakan permintaan, tetapi mensyaratkan keahlian baru: data science, coding, desain UX, dan manajemen produk digital.
Ironisnya, kurikulum pendidikan kita belum berlari secepat kebutuhan industri. Lulusan baru masih dijejali teori klasik ekonomi dan hukum dagang kolonial, sementara dunia sedang membahas etika AI dan privasi data. Di sinilah potensi kegagalan sistemik mengintai: ketika pasar tenaga kerja berubah, tapi sistem penyiapan tenaga kerja jalan di tempat.
Dampak AI juga terasa di dunia profesi sosial. Para psikolog, konselor, dan pekerja sosial kini bersaing dengan chatbot terapeutik yang tersedia 24 jam sehari. Bahkan, AI yang dilatih dengan ribuan kasus hukum mulai menawarkan jasa konsultasi awal yang cukup akurat. Apakah ini ancaman atau peluang? Semua bergantung pada bagaimana negara dan masyarakat bersikap.
Negara seperti Finlandia dan Singapura memilih mempercepat reskilling warganya. Pemerintah memberi insentif bagi pekerja untuk mengikuti pelatihan AI, dan menyubsidi industri yang mengintegrasikan AI dengan prinsip etika kerja. Di Indonesia, inisiatif seperti Program Digital Talent dari Kominfo perlu diperluas cakupannya agar tak berhenti di level literasi dasar.
Dampak sosial AI, jika tak ditangani bijak, bisa menciptakan kelas pekerja yang tercerabut dari relevansi. Maka, kebijakan harus melampaui sekadar pelatihan ulang. Harus ada jaring pengaman sosial, perubahan sistem pendidikan, dan tata kelola etika yang kuat agar teknologi tidak memperdalam ketimpangan.
AI bukan musuh. Ia hanya cermin dari kecanggihan zaman. Tapi seperti halnya mesin uap di abad 18 dan internet di abad 20, hanya mereka yang berani berubah yang akan tetap relevan.
Dan di titik ini, pertanyaan tadi menjadi refleksi bersama: dalam dunia kerja masa depan, apakah kita akan bertahan, atau tergantikan?
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
