Perspektif.today_Pada akhir abad ke-20, dua negara Asia menjadi sorotan dunia akibat guncangan ekonomi yang dahsyat. Krisis moneter 1997 menghantam Korea Selatan dan Indonesia dengan efek yang berbeda, menuntut respons yang juga berbeda, dan berujung pada akhir cerita yang tak sama. Analisis komparatif ini menyoroti bagaimana keputusan strategis, kondisi sosial, dan dinamika politik membentuk jalan pemulihan kedua negara.
Respons Cepat dan Disiplin Korea Selatan
Bagi Korea Selatan, krisis moneter 1997 adalah hantaman mendadak yang mengoyak harga diri nasional. Nilai won terjun bebas, cadangan devisa nyaris nol, dan perusahaan konglomerat—chaebol—yang sebelumnya digdaya, tumbang beruntun. Krisis yang dimulai pada Juli 1997 ini mencapai puncaknya pada November, memaksa pemerintah Seoul untuk mencari bantuan internasional. Pada 3 Desember 1997, pemerintah Korea Selatan, di bawah kepemimpinan Presiden Kim Young-sam, secara resmi menandatangani paket bantuan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 58 miliar dolar AS, salah satu yang terbesar dalam sejarah lembaga itu. Penandatanganan ini dilakukan di tengah gelombang kepanikan di pasar keuangan global, yang juga memengaruhi bursa saham dan nilai mata uang di negara-negara lain.
Syarat yang diajukan IMF tidak main-main: liberalisasi pasar keuangan, restrukturisasi chaebol yang radikal, dan penghapusan proteksi yang selama ini membentengi industri domestik. Respons Seoul terbilang cepat dan disiplin, mengindikasikan tekad kuat untuk mengatasi masalah secara frontal. Rakyat Korea membayar dengan darah dan keringat. PHK massal melanda, tingkat pengangguran melonjak hingga 8,7 persen pada 1998—angka tertinggi sejak Perang Korea. Namun, ada momen persatuan nasional yang luar biasa: kampanye gold collection, di mana jutaan warga secara sukarela menyerahkan perhiasan emas mereka ke pemerintah untuk menambah cadangan devisa negara. Gerakan ini, yang diselenggarakan pada Januari 1998, berhasil mengumpulkan sekitar 227 ton emas senilai lebih dari 2,1 miliar dolar AS.
Dalam tiga tahun, ekonomi Korea Selatan bangkit kembali. Pada 2001, pertumbuhan ekonomi kembali di atas 4 persen dan status investment grade dipulihkan. Harga yang dibayar: hilangnya banyak lapangan kerja tradisional, masuknya modal asing dalam skala besar, dan meningkatnya kesenjangan pendapatan akibat reformasi pasar yang agresif. Proses pemulihan ini disupervisi ketat oleh Badan Penjamin Simpanan Korea (KDIC) dan kementerian terkait.
Pergolakan Politik dan Pemulihan Berliku Indonesia
Indonesia, di sisi lain, mengalami krisis yang lebih panjang dan berlarut. Nilai rupiah ambruk dari Rp 2.500 per dolar AS pada Juni 1997 menjadi sekitar Rp 16.000 pada awal 1998, perbankan kolaps, dan inflasi melesat hingga 77 persen pada 1998. Krisis ini bertepatan dengan masa akhir kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Paket bantuan IMF senilai 43 miliar dolar AS disepakati pada 31 Oktober 1997 di Jakarta, yang salah satu syaratnya adalah penutupan 16 bank bermasalah.
Namun, implementasi kebijakan ini penuh drama: tarik-ulur kebijakan, penolakan terhadap pencabutan subsidi, dan pergulatan politik yang memuncak menjadi kerusuhan Mei 1998. Krisis moneter pun bertransformasi menjadi krisis politik yang menggulingkan Soeharto pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini tidak hanya menciptakan kekosongan kekuasaan tetapi juga menghambat proses pemulihan ekonomi secara drastis.
Jalan keluar Indonesia jauh lebih berliku. Restrukturisasi perbankan yang ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) memakan waktu hampir satu dekade dan biaya luar biasa mahal—sekitar 650 triliun rupiah, atau setara 50 persen PDB kala itu—untuk menalangi bank-bank yang bangkrut. Ekonomi baru kembali ke level pra-krisis pada 2004, dan kredit perbankan pulih penuh sekitar 2007. Harga yang dibayar rakyat: melonjaknya kemiskinan dari 11 persen pada 1996 menjadi 24 persen pada 1998, runtuhnya kepercayaan pada lembaga negara, serta membekasnya trauma sosial akibat kerusuhan dan kekerasan etnis.
Perbedaan waktu pemulihan ini mencerminkan perbedaan karakter kedua negara. Korea Selatan menempuh terapi kejut (shock therapy) dengan disiplin ketat, meski sakitnya luar biasa dalam jangka pendek. Sementara itu, Indonesia memilih jalan tambal-sulam yang bercampur dengan transisi politik, sehingga butuh waktu lebih lama untuk benar-benar pulih. Dua krisis ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya respons cepat, persatuan nasional, dan stabilitas politik dalam menghadapi guncangan ekonomi.(***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
