Perspektif.today_Delapan dekade Indonesia berdiri, fondasi sistem kesehatan nasional masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Jika target “Indonesia Emas” 2045 ingin benar-benar terwujud, sektor kesehatan tak boleh lagi menjadi titik lemah. Beban penyakit, distribusi tenaga medis, infrastruktur layanan, hingga tata kelola anggaran masih perlu ditata ulang.
Gagasan ini bukan sekadar mimpi politik. Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan hak warga negara atas pelayanan kesehatan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang ketimpangan yang sulit diabaikan. Rasio dokter umum baru mencapai 0,76 per 1.000 penduduk, sementara dokter spesialis hanya 0,18 per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mensyaratkan minimal 1 dokter per 1.000 penduduk.
Ketimpangan dari Puskesmas hingga Rumah Sakit
Distribusi tenaga medis menjadi tantangan terbesar. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan ketimpangan tajam antara kota besar dan daerah tertinggal. Puskesmas—ujung tombak layanan primer—masih banyak yang kekurangan tenaga dokter, apalagi spesialis. Idealnya, satu Puskesmas melayani 10 ribu penduduk. Faktanya, di Nusa Tenggara Barat, satu Puskesmas harus menanggung hingga 0,79 kecamatan, sementara di wilayah timur seperti Papua, jarak tempuh pasien ke Puskesmas bisa memakan waktu berjam-jam.
Masalah serupa terjadi pada infrastruktur rumah sakit. Hasil riset Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia (ARSSI) tahun 2023 mencatat, dari 2.813 rumah sakit di Indonesia, fasilitas seperti MRI, CT-scan, dan peralatan bedah mutakhir belum merata. Konsultasi dokter spesialis daring memang meningkat hingga 48,96 persen, namun kebutuhan peralatan medis dasar seperti ventilator dan alat monitoring pasien masih belum terpenuhi di banyak daerah.
Anggaran yang Tersendat
Permasalahan lain terletak pada alokasi dana. Meski UU No 17/2023 mengamanatkan minimal 10 persen APBD untuk kesehatan—dan 5 persen APBN di luar gaji—kenyataannya tidak semua daerah patuh. Kesehatan kerap tersisih dalam prioritas anggaran dibanding sektor fisik seperti infrastruktur jalan. Padahal, tanpa sumber daya manusia yang sehat, infrastruktur fisik tak akan memberi dampak maksimal.
Persoalan pembiayaan layanan juga belum sepenuhnya tuntas. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang memperluas akses, tapi masih ada masalah defisit BPJS Kesehatan yang berdampak pada keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit. Penyesuaian tarif INA-CBGs (standar biaya rumah sakit) juga belum sepenuhnya mengimbangi kenaikan biaya obat dan teknologi medis.
Transformasi Digital: Peluang yang Belum Optimal
Transformasi digital kesehatan kerap dielu-elukan pemerintah. Platform konsultasi daring, rekam medis elektronik, dan integrasi data kesehatan nasional menjadi agenda besar. Namun, seperti diakui Asosiasi HealthTech Indonesia, belum semua Puskesmas dan rumah sakit memiliki koneksi internet stabil atau SDM yang terlatih. Akibatnya, digitalisasi kesehatan masih menjadi “kemewahan” bagi daerah perkotaan.
Padahal, jika dilakukan secara serius, teknologi bisa menjadi solusi distribusi layanan. Telemedisin dapat menjangkau daerah terpencil tanpa harus membangun fasilitas fisik baru yang mahal. Sistem rujukan berbasis digital juga bisa memangkas waktu tunggu pasien dan meminimalisasi antrean di rumah sakit besar.
Menjahit Ulang Sistem
Transformasi kesehatan menuju 2045 bukan sekadar menambah jumlah fasilitas, tapi mengubah paradigma layanan. Selama ini, orientasi sistem kesehatan Indonesia masih cenderung kuratif—menangani penyakit setelah muncul. Pendekatan preventif dan promotif, seperti edukasi gizi, vaksinasi, dan skrining kesehatan rutin, masih kalah pamor.
Model pembiayaan juga perlu ditata ulang. Negara-negara dengan sistem kesehatan maju, seperti Jepang dan Jerman, mengalokasikan porsi besar pada pencegahan. Biaya ini jauh lebih murah dibanding membiayai pengobatan penyakit kronis yang kompleks. Di Indonesia, investasi pada layanan preventif masih minim, meski penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi terus naik.
Kolaborasi sebagai Kunci
Tantangan lintas sektor tak bisa dipecahkan oleh Kementerian Kesehatan semata. Perlu kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, universitas, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah daerah bisa, misalnya, menggandeng fakultas kedokteran untuk mengatur distribusi dokter muda ke wilayah yang kekurangan. Swasta dapat didorong menyediakan teknologi medis dengan skema sewa guna, bukan pembelian putus, agar biaya investasi lebih ringan.
Model kemitraan ini sebenarnya sudah ada dalam skala kecil, seperti kerja sama beberapa Puskesmas dengan platform telemedisin untuk layanan psikologi. Namun, tanpa regulasi dan pembiayaan yang jelas, inisiatif seperti ini sulit berkembang secara masif.
Ujian 100 Tahun
Memasuki satu abad kemerdekaan, kualitas layanan kesehatan akan menjadi tolok ukur peradaban. Negara tak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau panjangnya jalan tol, tetapi juga dari seberapa cepat warga bisa mendapatkan pertolongan medis berkualitas tanpa terbebani biaya.
Jika transformasi kesehatan hanya dibiarkan berjalan setengah hati, Indonesia berisiko memasuki 2045 dengan beban penyakit yang lebih besar, tenaga medis yang menumpuk di kota besar, dan ketergantungan pada layanan swasta mahal. Sebaliknya, jika reformasi ini dijalankan dengan konsistensi politik, pengawasan ketat anggaran, dan keberanian memotong jalur birokrasi, Indonesia punya peluang besar untuk mencatatkan diri sebagai negara dengan sistem kesehatan inklusif di Asia Tenggara.
Generasi emas 2045 bukan sekadar jargon. Ia adalah janji bahwa setiap anak yang lahir, di kota maupun di kampung nelayan terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena negara hadir penuh di tiap denyut nadi warganya.(***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
