Perspektif.today_“Hidup itu tidak mahal, yang mahal itu adalah gaya hidup.” Kalimat ini terdengar seperti pepatah jalanan yang sering dilontarkan orang tua ketika melihat generasi muda sibuk berbelanja gawai terbaru atau antre di kafe kekinian. Namun di balik kesan sederhana itu, tersimpan kritik sosial-ekonomi yang relevan dengan kehidupan modern Indonesia: bahwa beban finansial sering bukan berasal dari kebutuhan dasar hidup, melainkan dari pola konsumsi yang diciptakan oleh gengsi dan ilusi status sosial.
Kebutuhan Dasar yang Sederhana
Mari kita lihat fakta sederhana. Untuk hidup sehat, manusia hanya memerlukan makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal sederhana, dan akses kesehatan. Angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan pemerintah menjadi dasar upah minimum pekerja di berbagai daerah. Di DKI Jakarta, misalnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 ditetapkan Rp5,4 juta. Angka itu dihitung berdasarkan standar kebutuhan pokok pekerja lajang. Artinya, secara teoritis, hidup bisa dijalani dengan biaya yang tidak melampaui batas itu.
Namun kenyataan di lapangan berbeda. Banyak keluarga dengan penghasilan dua kali lipat UMP justru merasa tetap kekurangan. Mengapa? Karena biaya hidup tidak lagi diukur dari kebutuhan dasar, melainkan dari standar gaya hidup yang semakin tinggi: dari merek pakaian, tipe kendaraan, hingga destinasi liburan.
Inflasi Gaya Hidup
Ekonom menyebut fenomena ini sebagai lifestyle inflation. Ketika pendapatan naik, pengeluaran tidak lagi difokuskan untuk menabung atau berinvestasi, melainkan untuk memperbarui gaya hidup. Seorang pekerja muda yang semula naik transportasi umum, begitu gaji meningkat, memilih mencicil motor matic terbaru. Beberapa tahun kemudian, ia merasa perlu mengganti motor dengan mobil agar “lebih pantas”.
Contoh lain adalah konsumsi digital. Ponsel pintar keluaran tahun lalu sebenarnya masih cukup canggih untuk bekerja dan berkomunikasi. Tapi iklan dan tren membuat banyak orang tergoda membeli model terbaru, walau dengan harga belasan juta rupiah. Gaya hidup kemudian menjerat dengan cicilan, bunga kartu kredit, dan utang konsumtif.
Menurut data OJK, jumlah utang kartu kredit di Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari Rp50 triliun. Sebagian besar berasal dari transaksi konsumtif, bukan investasi produktif. Ini menunjukkan bagaimana gaya hidup bisa menjadi “biaya mahal” yang sesungguhnya.
Budaya Pamer dan Media Sosial
Fenomena lain yang memperkuat mahalnya gaya hidup adalah budaya pamer di media sosial. Instagram, TikTok, dan platform lain seolah menjadi panggung pertunjukan status. Orang berlomba menunjukkan liburan ke luar negeri, nongkrong di kafe estetik, atau membeli barang mewah.
Akibatnya, muncul tekanan sosial yang tidak kecil. Seorang mahasiswa bisa merasa minder hanya karena tidak punya gawai terbaru seperti teman-temannya. Pekerja kantoran merasa perlu mengunggah foto liburan demi dianggap “berkelas”. Padahal, di balik unggahan itu, banyak yang sejatinya hidup pas-pasan, bahkan berutang.
Media sosial pada akhirnya menciptakan standar kebahagiaan semu: bahwa sukses diukur dari apa yang bisa dipamerkan. Padahal, kebahagiaan sejati sering kali hadir dari hal sederhana—makan bersama keluarga, tertawa dengan teman lama, atau sekadar menikmati waktu tanpa tekanan.
Tekanan Kultural
Di banyak komunitas Indonesia, beban gaya hidup juga diperkuat oleh tekanan kultural. Dalam masyarakat perkotaan, pernikahan sering menjadi ajang unjuk status. Biaya pesta bisa menelan ratusan juta rupiah, meski tabungan pasangan masih tipis. Dalam budaya lain, seperti Batak dan Minang, kewajiban adat bisa mendorong keluarga mengeluarkan biaya besar demi menjaga martabat marga atau kaum.
Semua itu sering kali membuat hidup terasa mahal, padahal yang mahal sebenarnya adalah gengsi sosial.
Menyederhanakan Pilihan
Pertanyaannya, bisakah kita hidup lebih sederhana tanpa kehilangan kualitas hidup? Jawabannya: bisa. Kuncinya ada pada membedakan antara needs (kebutuhan) dan wants (keinginan).
Kebutuhan adalah hal-hal mendasar untuk bertahan hidup: makan, tempat tinggal, kesehatan. Sementara keinginan lebih sering lahir dari dorongan emosional atau sosial: ingin diakui, ingin tampil, ingin setara dengan orang lain. Jika seseorang mampu mengendalikan keinginan, hidup bisa menjadi jauh lebih ringan.
Contoh konkret bisa dilihat pada sebagian komunitas pedesaan. Dengan penghasilan yang relatif kecil, banyak keluarga tetap merasa cukup. Mereka tidak terbebani cicilan kartu kredit atau pusing membayar mobil. Mereka mengukur kebahagiaan dari relasi sosial dan kesehatan, bukan dari simbol material.
Paradoks Masyarakat Modern
Ironisnya, masyarakat modern yang memiliki lebih banyak pilihan justru sering merasa lebih kekurangan. Semakin banyak pilihan gaya hidup yang tersedia, semakin besar pula tekanan untuk mengikutinya. Seorang peneliti menyebut fenomena ini sebagai paradox of choice—terlalu banyak pilihan justru menambah kecemasan.
Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh dunia yang memilih hidup sederhana. Steve Jobs dikenal sering memakai pakaian yang sama setiap hari—kaos hitam dan celana jeans—bukan karena tidak mampu membeli yang lain, tetapi untuk menghemat energi berpikir. Di Indonesia, ada pula sejumlah pengusaha yang memilih tetap tinggal di rumah sederhana meski bergelimang harta.
Penutup
“Hidup itu tidak mahal, yang mahal itu adalah gaya hidup.” Kalimat ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam perangkap gengsi dan konsumsi. Hidup yang layak bukan berarti hidup yang penuh dengan simbol status.
Pada akhirnya, kualitas hidup tidak diukur dari seberapa banyak barang yang kita miliki, tetapi dari seberapa damai pikiran dan hati kita dalam menjalani hari. Menyederhanakan gaya hidup bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menata ulang prioritas agar hidup kembali ke esensinya: sederhana, cukup, dan membahagiakan.(***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
