Perspektif.today_Reshuffle kabinet selalu menjadi panggung politik. Presiden kembali mengocok kursi menterinya pada Senin, 8 September 2025. Tujuh posisi bergeser, sebagian diisi wajah lama, sebagian lain menampilkan figur baru. Namun satu hal yang segera terbaca: ini bukan semata soal manajemen pemerintahan, melainkan konsolidasi politik menjelang pertarungan jangka panjang menuju 2029.
Kursi paling strategis, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), resmi ditinggalkan oleh Budi Gunawan. Posisi ini masih dibiarkan kosong. Kekosongan itu justru mengirim sinyal bahwa tarik-menarik politik di sektor keamanan sangat kuat. Jabatan Polhukam bukan sekadar portofolio koordinasi, melainkan simbol kendali atas aparat hukum dan keamanan. Penundaan pengisian bisa dibaca sebagai bagian dari negosiasi yang belum selesai antara kekuatan politik dan militer.
Namun perhatian publik justru tertuju pada pergeseran di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani, ikon teknokrasi Indonesia, akhirnya lengser. Ia digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan. Perubahan ini memicu kehebohan di pasar keuangan. Sri Mulyani selama ini dianggap sebagai jangkar stabilitas fiskal di tengah krisis global dan gejolak domestik. Mundurnya ia menimbulkan pertanyaan serius: apakah pemerintah kini lebih memilih stabilitas politik daripada kredibilitas pasar?
Purbaya memang teknokrat, tetapi tidak sekuat simbol Sri Mulyani di mata dunia internasional. Dengan latar belakang ekonomi makro dan pengalaman di LPS, ia tentu memahami risiko sistemik. Namun loyalitasnya kepada lingkar kekuasaan lebih menonjol dibanding independensinya. Pasar bisa membaca ini sebagai tanda pergeseran: otoritas fiskal kian subordinat pada kepentingan politik.
Di sektor lain, wajah lama dan baru bergantian naik panggung. Abdul Kadir Karding digantikan Mukhtarudin di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Portofolio ini penting mengingat remitansi buruh migran adalah salah satu penyumbang devisa terbesar. Namun catatan selama ini masih gelap: perlindungan minim, diplomasi lemah, dan kasus-kasus eksploitasi tak kunjung selesai. Mukhtarudin—politisi dekat koalisi—mungkin lebih dipilih untuk perimbangan kekuasaan ketimbang misi besar reformasi perlindungan pekerja migran.
Pergantian juga terjadi di Kementerian Koperasi. Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi, digeser oleh Ferry Juliantono dari Gerindra. Perubahan ini tampak jelas sebagai bagian dari konsolidasi pengaruh Prabowo. Koperasi, meski jarang jadi sorotan publik, sesungguhnya adalah urat nadi ekonomi rakyat. Siapa yang memegang kementerian ini memegang pula akses politik ke basis-basis UMKM.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, juga harus angkat kaki. Figur muda yang sempat menjadi ikon regenerasi politik justru tersisih. Penggantinya belum diumumkan. Hilangnya Dito menandakan tren populisme “anak muda” mulai meredup, digantikan pragmatisme politik. Generasi milenial yang pernah menjadi kartu politik, kini tampak bukan lagi prioritas.
Namun gebrakan terbesar justru lahir dari kementerian baru: Kementerian Haji & Umrah. Portofolio ibadah ini dipisahkan dari Kementerian Agama. Irfan Yusuf ditunjuk sebagai menteri, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil. Lahirnya kementerian ini bukan sekadar administratif, melainkan langkah politik besar.
Isu haji dan umrah menyentuh mayoritas umat Islam, sekaligus berkaitan dengan dana jumbo yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Pemisahan kementerian berarti menjadikan isu religius sebagai kanal politik yang lebih eksplisit. Dahnil, orang dekat Prabowo, ditempatkan sebagai wamen, menegaskan semakin menguatnya pengaruh Prabowo dalam kabinet. Politik identitas yang sempat mereda kini kembali mendapat wadah institusional.
Secara keseluruhan, reshuffle ini menunjukkan tiga hal utama. Pertama, konsolidasi kekuasaan Prabowo semakin kokoh. Ferry Juliantono masuk kabinet, Dahnil ditempatkan di pos strategis, menunjukkan bargaining Gerindra makin dominan. Kedua, erosi teknokrasi makin nyata. Mundurnya Sri Mulyani adalah simbol berkurangnya ruang bagi independensi kebijakan ekonomi. Ketiga, politik identitas memperoleh kanal formal lewat kementerian Haji & Umrah.
Bagi publik, reshuffle ini menimbulkan ambiguitas. Di satu sisi, ia menegaskan pemerintah sedang memperkuat barisan menjelang masa transisi 2029. Di sisi lain, perombakan ini belum menjawab keresahan rakyat: ekonomi lesu, PHK massal, harga pangan naik, dan ruang demokrasi yang menyempit. Pertanyaan publik sederhana: apakah wajah baru di kabinet ini benar-benar akan memperbaiki nasib rakyat, atau sekadar menjaga keseimbangan kursi?
Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Namun prerogatif itu selalu punya konsekuensi politik. Kali ini, konsekuensinya jelas: teknokrat tersisih, politik identitas menguat, dan koalisi kian solid di sekitar poros Prabowo.
Dalam situasi krisis, publik berharap reshuffle adalah mesin perbaikan. Tetapi tanda-tanda yang muncul justru sebaliknya: ini lebih mirip manuver untuk bertahan di atas panggung kekuasaan. (***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
