Perspektif.today_Pagi itu, Senin, 1 September 2025, jalanan utama di sejumlah kota diperkirakan akan dipenuhi massa. Jakarta, Palembang, Padang, Kendari, hingga Banjarmasin di Kalimantan Selatan bersiap menghadapi gelombang demonstrasi lanjutan. Protes yang mulanya dipicu isu kenaikan tunjangan anggota DPR kini menjelma jadi arus kemarahan rakyat yang lebih luas: dari tuntutan reformasi lembaga, perampasan aset koruptor, sampai keberatan atas penetapan kawasan konservasi.
Jakarta Bersiap Tanpa Kepastian
Di ibu kota, tak ada pernyataan resmi tentang rencana unjuk rasa 1 September. Namun, tanda-tanda kesiapan pemerintah provinsi jelas terlihat. Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Jumat, 30 Agustus, memberi fleksibilitas kepada sekolah-sekolah di sekitar titik rawan aksi untuk menggelar Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai Senin. “Keamanan dan keselamatan siswa menjadi pertimbangan utama,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI, Purwosusilo. Madrasah di Jakarta pun mendapat imbauan serupa dari Kementerian Agama.
Pemerintah Provinsi DKI juga melonggarkan kebijakan work from home (WFH) bagi karyawan yang kantornya berada di pusat kota. Meski sifatnya tidak wajib, asosiasi pengusaha menilai imbauan ini perlu demi kelancaran mobilitas. Dari sini bisa terbaca: meski agenda aksi belum terang-benderang, pemerintah daerah tak mau lengah menghadapi kemungkinan massa kembali memadati Senayan atau Istana.
Padang Meliburkan Sekolah
Di Padang, Sumatera Barat, antisipasi justru lebih tegas. Pemerintah Kota memutuskan meliburkan semua siswa TK/PAUD, SD, dan SMP pada 1 September. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang, Yopi Krislova, mengatakan kebijakan ini diambil setelah aparat memberi sinyal akan ada konsentrasi massa di depan kantor DPRD Sumbar dan Mapolda Sumbar. “Keselamatan dan keamanan siswa adalah prioritas utama,” ujar Yopi.
Kegiatan belajar mengajar di Padang dijadwalkan kembali normal pada Selasa, 2 September, bila situasi mereda. Kebijakan ini mengingatkan publik bahwa aksi politik bisa merembes hingga mengganggu kehidupan pendidikan dasar.
Palembang Mengangkat Empat Tuntutan
Palembang menjadi salah satu episentrum aksi 1 September. Rencana demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Selatan yang semula dijadwalkan 29 Agustus diundur ke Senin. Sejumlah organisasi mahasiswa telah menyatakan akan turun dengan empat tuntutan utama: menolak realisasi kenaikan tunjangan DPR, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, menuntut revisi UU Pemilu, serta meminta evaluasi menyeluruh atas kinerja DPR.
Ratusan hingga ribuan massa diproyeksikan berkumpul di kawasan Simpang Lima, tak jauh dari DPRD Sumsel. Kepolisian setempat menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan total. “Kami siapkan jalur alternatif dan pengalihan arus,” kata Kasat Lantas Polrestabes Palembang, AKBP Yenni Dian.
Kalimantan Selatan: Isu Lokal Mengemuka
Di Kalimantan Selatan, demonstrasi 1 September juga dipersiapkan di depan Gedung DPRD Provinsi. Tuntutannya bukan hanya soal DPR, melainkan juga isu lokal: penolakan penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional. Massa menilai kebijakan itu berpotensi mengganggu ruang hidup masyarakat adat dan aktivitas ekonomi warga setempat.
Selain itu, seruan reformasi DPR dan Polri ikut dimasukkan ke dalam daftar aspirasi. Perpaduan isu nasional dan lokal memperlihatkan bahwa gelombang protes ini telah menjadi wadah artikulasi berbagai kekecewaan yang selama ini terpendam.
Temanggung, Kendari, dan Daerah Lain
Di Temanggung, Jawa Tengah, pemerintah kabupaten memilih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk semua jenjang pendidikan pada 1 September. “Kami tidak meliburkan, tapi pembelajaran dilakukan dari rumah,” kata Kepala Dinas Pendidikan setempat, Agus Santoso. Kebijakan ini diambil karena aksi mahasiswa dan masyarakat dijadwalkan berlangsung di depan DPRD kabupaten.
Di Kendari, Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kota mengambil langkah lebih jauh dengan meliburkan siswa SD, SMP, madrasah, serta guru dan staf sekolah. Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, mengimbau orang tua untuk memastikan anak-anak tetap di rumah dan tidak ikut aksi. “Kita ingin menjaga keselamatan sekaligus fokus pada penyampaian aspirasi secara damai,” ujarnya.
Laporan juga menyebut aksi solidaritas akan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kota besar lain, meski skala dan tuntutannya bervariasi.
Gelombang Nasional
Dari rangkaian kota yang bersiap, terlihat pola baru: demonstrasi yang sebelumnya terpusat di Jakarta kini menyebar ke daerah. Koordinasi antarjaringan mahasiswa dan masyarakat sipil membuat protes 1 September berpotensi menjadi gelombang nasional. Isu utamanya masih sama: penolakan kenaikan tunjangan DPR, yang dianggap tidak peka di tengah kesenjangan ekonomi rakyat. Namun, tuntutan tambahan di berbagai daerah menunjukkan bahwa protes ini telah menjadi kanal bagi aspirasi yang lebih kompleks.
Antara Pendidikan dan Politik
Yang menarik, dampak paling nyata dari rencana aksi ini justru dirasakan sektor pendidikan. Dari Padang, Temanggung, Kendari, hingga Jakarta, ribuan siswa dipaksa belajar dari rumah atau diliburkan. Keputusan ini bisa dimaklumi demi keamanan, tapi menimbulkan pertanyaan lanjutan: seberapa lama pendidikan dasar harus menjadi korban dinamika politik?
Kesenjangan digital juga menjadi tantangan. Tidak semua siswa memiliki perangkat atau akses internet memadai. Bila aksi-aksi berlanjut, PJJ berpotensi memperlebar jurang kualitas pendidikan antara kota dan desa, kaya dan miskin.
Kesimpulan
Menjelang Senin, 1 September 2025, Indonesia bersiap menghadapi salah satu gelombang protes terbesar pascareformasi. Dari Jakarta yang waspada, Padang yang meliburkan sekolah, Palembang yang menyiapkan tuntutan politik, hingga Kalsel yang menyuarakan isu lokal, wajah demonstrasi kali ini menampakkan spektrum keresahan yang luas.
Bila gelombang ini terus mengalir, pemerintah pusat dan DPR tak bisa lagi sekadar menenangkan situasi dengan pidato. Ada tuntutan nyata yang harus dijawab: mulai dari transparansi tunjangan, keberanian memberantas korupsi lewat RUU Perampasan Aset, sampai perhatian terhadap aspirasi masyarakat daerah.
Lebih dari sekadar protes, aksi 1 September 2025 bisa menjadi barometer: apakah demokrasi Indonesia masih sehat untuk menyalurkan kritik rakyat, atau justru makin jauh dari suara yang mereka wakili.(***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
