Perspektiftoday | Jakarta-Penerima bansos PKH harus segera mandiri dan lepas dari kemiskinan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH disarankan untuk mendapat bantuan modal usaha.
Komisi VIII DPR sejalan dengan strategi Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penanganan kemiskinan.
Kemensos mempercepat graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan intervensi bantuan kewirausahaan dan memberikan akses permodalan.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan, Anggota Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menekankan kepada pemerintah daerah agar turut berkontribusi dalam memperkuat strategi tersebut.
Dengan demikian diharapkan akan mengakselerasi penanganan kemiskinan.
Marwan mengatakan, dari 10 juta KPM PKH, tidak semua dalam kondisi mengandalkan bantuan terus menerus.
Ada di antara mereka yang berpotensi segera bisa graduasi. Mereka adalah KPM dengan rintisan usaha.
“Tugas kita adalah menemukan KPM dengan rintisan usaha tersebut. Mereka ini dengan bantuan Rp5-10 juta saya kira cukup untuk menjadi modal memperkuat usaha mereka,” kata Marwan di hadapan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Marwan meminta pemerintah daerah untuk bergerak bersama, menyisir KPM dengan rintisan usaha dan memfasilitasi mereka agar terakses permodalan mikro dengan bunga lunak.
Marwan optimistis, intervensi modal cukup membantu usaha mereka.
Terlebih pemerintah juga sudah memberikan berbagai bantuan dan subsidi.
Di antaranya ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), juga subsidi listrik dan sebagainya.
“Kalau kita bantu dengan modal Rp 10 juta, plus KIS, KIP, Rutilahu, listrik dan sebagainya ada sekitar Rp20 juta.
Saya kira itu sudah cukup,” katanya.
Dengan skenario tersebut, Marwan optimis pengentasan kemiskinan akan segera terwujud.
“Dalam waktu satu tahun mereka diharapkan bisa graduasi. Mari kita dukung kebijakan Mensos untuk mewujudkan 1 jjuta KPM graduasi,” kata Marwan. (*)
