Lebong_Diduga pemerintah desa suka damai ” tidak transparan kelola dana desa, soal nya saat tim media melakukan sosial kontrol ke kantor desa suka damai baliho realisasi APBDes desa sama sekali tidak terpajang di kantor desa , diduga sengaja tidak dipajangkan supaya masyarakat desa suka damai KEC lebong tengah tidak mengetahui berapa dana desa yang sudah terrealisasi tahun anggaran 2023 ini, sedang kan baliho realisasi APBDes seperti intrusi Mentri PDTT desa wajib dipajang di kantor desa,, supaya pemerintah desa/kades transparan mengelola keuangan desa,
Rabu 13 mar 2024, kantor desa suka damai kecamatan lebong tengah sama sekali tidak ada kegiatan alias kantor tutup,” bukti Poto GPS map camera” sedangkan intrusi pemerintah daerah maupun dinas PMD wajib ngantor.
Jam Kerja Perangkat Desa , Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 WIB – 15.00. WIB, Hari Jum’at : 07.30 WIB – 14.00 WIB
Dengan tujuan agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terlayani dengan maksimal, jangan ada kesan masih dalam jam kerja ketika ada warga yang membutuhkan pelayanan kantor sudah sepi.
Masih banyak lagi temuan tim didesa suka damai KEC lebong tengah diduga kegiatan ketahanan pangan dan kegiatan lainnya banyak syarat kepentingan sekelompok
Sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran Desa dan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat Desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa
semakin maraknya kasus penyelewengan dana desa akhir-akhir ini ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positif, makin banyak kasus yang dilaporkan menunjukkan masyarakat semakin sadar dan terbuka, sehingga sekecil apapun tindakan korupsi bisa dengan mudah ketahuan.
Tapi, dilihat dari sisi negatifnya, maraknya penyelewengan dana desa juga menunjukkan pengawasannya masih lemah. Ini menjadi pengingat bagi pemerintah khususnya Kemdes PDTT untuk instrospeksi diri. Ke depan, pemerintah lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan pembinaan dan penguatan integritas sumber daya manusia.
“Karena apapun itu regulasinya dan sebaik apapun pengawasannya, kembali lagi ke moral manusianya. Ke depan kita akan mengedepankan aspek pencegahan,”
Dari pemerintah pusat sendiri, sudah ada sistem pengawasannya. Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan. Kemdes PDTT juga telah membentuk Satgas Dana Desa, yang membantu kementerian untuk pemantauan, pengawalan dan pengawasan dana desa.
Kala media ini berkunjung bebebrapa kali ke kantor desa guna mengkonfirmasi kegiatan tersebut agar pemberitaan berimbang, namun saya, baik Kepala Desa maupun Perangkat selalu tidak sedang berada ditempat.[NDR]
