Perspektif.today_Kala IMF menerbitkan laporan ekonomi kawasan Asia-Pasifik pada Oktober 2023, nada optimisme terasa dominan.
Ekonomi kawasan yang menyumbang lebih dari 60 persen pertumbuhan global itu disebut tengah berada di jalur pemulihan yang kuat pascapandemi. Inflasi mulai mereda, konsumsi menggeliat, dan industri bangkit. Negara-negara seperti India, Indonesia, dan Vietnam diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan dunia dalam jangka menengah. Dunia tampak memasuki fase baru yang menjanjikan.
Namun sejarah sering bergurau dengan proyeksi. Dua tahun berselang, lanskap ekonomi global dan kawasan berubah total. Memasuki 2025, dunia dihantam gelombang baru perlambatan. Di Amerika dan Eropa, pemutusan hubungan kerja meluas di sektor teknologi dan manufaktur. Ekspor Asia merosot tajam, nilai tukar mata uang negara berkembang tertekan, dan tekanan inflasi kembali mencuat di berbagai lini. Seolah tak cukup, proteksionisme industri yang digencarkan Amerika Serikat dan sekutunya menciptakan jurang baru dalam arsitektur ekonomi global.
Riset IMF 2023 memang sempat memperingatkan soal ancaman geo-economic fragmentation, tapi bahkan lembaga sekelas itu tak sepenuhnya membayangkan kedalaman krisis kepercayaan yang kini membekap pasar dunia. Dalam waktu singkat, dunia yang terhubung makin rapat berubah menjadi dunia yang saling curiga dan menutup diri.
Kawasan Asia-Pasifik, yang sebelumnya disebut sebagai episentrum pemulihan, kini justru jadi titik rawan tekanan.
Ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 4,2 persen pada 2024, jauh di bawah ekspektasi. India mulai menunjukkan tanda-tanda pelambatan konsumsi domestik. Sementara itu, negara-negara ASEAN bergulat dengan pelemahan daya beli, ekspor yang menyusut, dan investasi asing yang berpindah ke kawasan yang lebih aman secara politik.
Di Indonesia, geliat ekonomi yang sempat terasa pada 2023 mulai mengendur. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan hanya 4,6 persen sepanjang 2024. Gelombang PHK mulai menjalar ke sektor-sektor padat karya, mulai dari tekstil hingga logistik. Konsumsi rumah tangga—yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional—kini tertekan oleh kenaikan harga bahan pokok, tagihan listrik, dan cicilan yang makin memberatkan.
Dampak perang dagang global pun kian nyata. Pasar Eropa dan Amerika makin tertutup, terutama terhadap produk-produk yang dianggap tak ramah lingkungan atau tak memenuhi standar industri tertentu. Di saat yang sama, biaya logistik dan bahan baku makin mahal. Sementara itu, perlambatan Tiongkok membuat ekspor komoditas unggulan seperti batu bara dan nikel kehilangan momentum.
Ironisnya, pemerintah justru terlihat gagap merespons perubahan ini.
Kebijakan hilirisasi yang digadang-gadang sebagai jalan keluar kini menghadapi kenyataan bahwa pasar dunia tak selalu siap menerima produk kita dalam bentuk olahan. Kawasan industri yang dibangun besar-besaran di luar Jawa belum optimal terserap. Di sisi lain, ruang fiskal makin menyempit karena belanja subsidi dan pembayaran bunga utang terus membengkak.
Di tengah situasi ini, Bank Indonesia bersikap hati-hati. Suku bunga acuan dijaga tetap tinggi demi menahan arus modal keluar dan menjaga nilai tukar rupiah. Tapi kebijakan ini tentu berdampak pada pelaku usaha kecil yang kesulitan mengakses kredit murah. Hasilnya, ekonomi rakyat makin tercekik.
Lantas, ke mana arah kebijakan kita selanjutnya?
Kembali membaca laporan IMF 2023, sebenarnya ada benih-benih petunjuk yang bisa dipetik ulang.
IMF menekankan pentingnya reformasi struktural di tengah pemulihan: memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan kualitas belanja publik, dan mempercepat diversifikasi ekonomi. Ini adalah seruan yang kini terdengar lebih mendesak dari sebelumnya. Bukan lagi semata-mata soal pertumbuhan, tetapi ketahanan.
Indonesia tak bisa terus berharap pada lonjakan harga komoditas atau konsumsi rumah tangga semata. Strategi pertumbuhan ke depan harus bertumpu pada produktivitas, inovasi, dan daya tahan. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi perlu lebih dari sekadar subsidi: mereka butuh akses pasar, dukungan teknologi, dan perlindungan dari gempuran barang impor murah.
Di sisi lain, pengembangan industri manufaktur harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa itu, hilirisasi hanya akan menciptakan pabrik-pabrik bergaji rendah tanpa nilai tambah berarti. Kebijakan fiskal pun mesti diarahkan pada sektor yang benar-benar menyentuh basis produksi dan konsumsi rakyat.
Maka, 2025 seharusnya menjadi momen perenungan: bukan hanya soal koreksi proyeksi ekonomi, tetapi tentang penataan ulang arah pembangunan.
Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, masih menyimpan potensi besar. Tapi potensi tak berarti tanpa kapasitas dan kejelasan visi. Kita perlu membangun ulang optimisme berbasis ketahanan, bukan euforia jangka pendek. Laporan IMF 2023 mungkin telah kehilangan relevansi prediktifnya, tapi tetap menyimpan hikmah kebijakan: bahwa dalam dunia yang kian tak pasti, fleksibilitas, keteguhan arah, dan keberpihakan pada rakyat adalah kunci utama bertahan.*
