Perspektif.today_Hari ini, 16 Juni 2025, dunia memperingati International Day of Family Remittances (IDFR). Ini adalah hari yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui kontribusi penting para pekerja migran di seluruh dunia terhadap kesejahteraan keluarga mereka di negara asal, melalui remitansi (kiriman uang). Remitansi ini merupakan sumber daya vital bagi jutaan keluarga miskin dan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara berkembang.
Sebuah momen istimewa yang mengingatkan kita pada para pekerja migran Indonesia (PMI)—pahlawan devisa yang selama puluhan tahun menopang perekonomian rumah tangga hingga neraca nasional. Setiap dolar atau ringgit yang mereka kirim dari negeri jauh bukan sekadar angka dalam catatan bank, melainkan denyut penghidupan bagi jutaan keluarga di Tanah Air.
Peran mereka sungguh tak bisa diremehkan. Menurut catatan resmi Bank Indonesia, remitansi dari para pekerja migran mencapai US$4,14 miliar hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Jumlah ini naik tipis dibandingkan akhir 2024 yang tercatat US$4,08 miliar. Jika ditotal sepanjang tahun lalu, angka remitansi bahkan menembus US$15,7 miliar atau setara Rp227 triliun. Kontribusi ini tak hanya menolong dapur keluarga tetap ngebul, tapi juga mempertebal cadangan devisa negara dan menyumbang lebih dari 1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Di balik angka-angka itu, tersimpan cerita sederhana dari berbagai pelosok nusantara. Bagi keluarga penerima, remitansi bukan sekadar uang kiriman; ia menjadi tiket masa depan yang lebih layak. Survei Bank Dunia dan data Badan Pusat Statistik menunjukkan, rumah tangga yang menerima kiriman uang dari luar negeri umumnya lebih terjamin kebutuhan pokoknya—mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan anak, hingga perawatan kesehatan. Di desa-desa Jawa Timur, misalnya, banyak rumah berlantai keramik atau berplafon baru yang dibangun dari hasil keringat seorang ibu buruh migran di Hong Kong. Di Lombok atau Nusa Tenggara Timur, tak jarang anak-anak pekerja migran mampu melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri ternama, sesuatu yang dulu hanya mimpi.
Manfaat remitansi pun melampaui urusan uang. Banyak PMI yang pulang kampung dengan membawa “oleh-oleh” keahlian dan pengalaman kerja dari negeri seberang. Ada yang kemudian membuka warung modern, merintis usaha laundry, atau bahkan mendirikan koperasi desa. Inisiatif pelatihan wirausaha dari BP2MI bersama Bank Indonesia selama dua tahun terakhir memperkuat tren ini, mendorong PMI agar tak hanya jadi “mesin pengirim uang”, tapi juga penggerak ekonomi lokal begitu mereka kembali ke kampung halaman.
Di sisi lain, era digital membawa angin segar bagi para pekerja migran Indonesia. Tema peringatan IDFR dua tahun belakangan memang menyoroti pentingnya teknologi dalam remitansi dan inklusi keuangan. Pemerintah mendorong penggunaan platform QRIS dan dompet digital seperti DANA bagi PMI di luar negeri. Hasilnya, menurut survei GSMA, sekitar 30 persen PMI kini rutin mengirim uang lewat aplikasi digital, mengurangi biaya pengiriman yang dulu mencekik dan mempercepat akses dana di kampung halaman. Peralihan ini tak cuma soal efisiensi, tapi juga upaya memperluas akses layanan keuangan formal kepada para pekerja rentan ini.
Namun, tak semua cerita berakhir manis. Di balik gemerlap remitansi, tersembunyi kisah kelam eksploitasi, penipuan, dan kerentanan hukum. Serikat Buruh Migran Indonesia mencatat ratusan aduan soal gaji tak dibayar, jam kerja melebihi batas, hingga kekerasan fisik dan psikis di negara tujuan. Transformasi kelembagaan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi setingkat kementerian sejak Oktober 2024 memberi harapan baru. Di bawah kepemimpinan Abdul Kadir Karding, BP2MI menggencarkan pengawasan penyaluran tenaga kerja, meningkatkan fasilitas pelatihan pra-migrasi, serta membuka pos layanan terpadu di berbagai daerah kantong PMI. Upaya ini perlahan menambal lubang-lubang dalam rantai perlindungan pekerja migran yang selama ini sering bocor.
Peringatan IDFR 2025 ini seharusnya tidak sekadar jadi ajang seremoni internasional belaka. Ia perlu diisi dengan tindakan nyata. Literasi keuangan digital di kalangan PMI harus ditingkatkan agar para pekerja semakin memahami pilihan pengiriman uang yang murah dan aman. Di sisi lain, pemerintah bersama perbankan mesti terus menekan ongkos kirim lintas negara yang masih tinggi, serta mendorong adopsi teknologi transaksi seperti QRIS antarnegara dan sistem FAST Bank Indonesia.
Selain itu, proteksi pekerja harus diperkuat sejak tahap pramigrasi di dalam negeri hingga pemulangan dan reintegrasi sosial pasca-migrasi. Bukan lagi zamannya PMI pulang kampung tanpa rencana, lalu terjebak dalam pengangguran karena modal dan pelatihan minim. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI dan pelatihan wirausaha berbasis desa menjadi salah satu solusi agar remitansi tak habis begitu saja untuk konsumsi sehari-hari, tetapi menjadi cikal bakal kemandirian ekonomi desa.
Pada akhirnya, Hari Remitansi Keluarga Internasional hari ini mengajarkan satu hal: pekerja migran bukan sekadar pencari nafkah di negeri orang, melainkan aktor penting pembangunan ekonomi nasional. Mereka menjaga agar cadangan devisa tetap sehat, konsumsi rumah tangga stabil, dan transformasi digital perdesaan mulai terwujud. Di tengah cerita-cerita perih tentang pengorbanan mereka, bangsa ini seharusnya memberikan lebih dari sekadar ucapan terima kasih: perlindungan, pemberdayaan, dan kepastian masa depan.
Mungkin PMI jarang muncul di layar televisi atau baliho kota. Namun diam-diam, lewat remitansi yang rutin mengalir, mereka menyelamatkan ratusan ribu rumah tangga dari kemiskinan ekstrem, membangun sekolah dan puskesmas desa, serta menopang stabilitas makroekonomi Indonesia. Seperti ayah dan ibu yang bekerja jauh demi anak-anak mereka, para pekerja migran Indonesia adalah pilar senyap pembangunan negeri.
Peringatan IDFR hari ini mengajak semua pihak—pemerintah, swasta, komunitas desa, hingga keluarga PMI—untuk berbuat lebih. Menurunkan biaya kirim remitansi, meningkatkan akses finansial digital, menghapus birokrasi berbelit, hingga membuka peluang usaha baru di kampung halaman. Sebab dari kampung-kampung inilah, masa depan ekonomi Indonesia dibangun.
***
Penulis adalah dosen Universitas Bung Hatta
