Perspektiftoday
Mukomuko – Inflasi yang merupakan suatu indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus serta saling pengaruh-memengaruhi, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mukomuko melaksanakan rapat pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Mukomuko H.Sapuan,SE,MM,AK,CA,CPA didampingi Wakil Bupati serta Kepala Bappeda , Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, Selasa 26/10/2021 pagi di di Ruang Rapat Bupati.
Rapat tersebut diikuti langsung oleh Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Mukomuko, para Perbankkan dan Instansi Vertikal yang terkait. Diterangkan secara langsung oleh Bupati Mukomuko dalam pengendalian inflasi harus benar-benar ada koordinasi serta kerja sama yang baik antara semua pihak dan kerja keras. Ia menyampaikan perlu adanya paparan rutin terkait hasil survei yang dilakukan oleh BPS atau Instansi terkait yang menangani hal dilapangan sebulan sekali, karena data tersebut sangat penting dalam pengendalian inflasi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wabup Mukomuko, Wasri, Deputi Bank Indonesia Pwk Bengkulu Bapak Ihadiri, Karo Ekonomi Setda Prov Bengkulu dan anggota Tim OPD yang bertanggung jawab dengan Stabilissasi Produksi dan harga .
Dalam kesempatan ini Bupati Mukomuko bertema kasih pada Deputi BI dan Kepala Biro Ekonomi yang telah hadir memaparkan kondisi inflasi di Prov Bengkulu khususnya Kabupaten Mukomuko.
“Penting dilakukan rapat setiap awal bulan pada tanggal 1 untuk paparan serta pembahasan hasil yang didapat dilapangan agar pengendalian inflasi dapat benar-benar tertangani dengan baik,” ucap Bupati.
Lebih lanjut Bupati Sapuan juga berharap agar BPS Kabupaten Mukomuko dapat benar-benar bekerja sama dengan Pemerintah Daerah karena berdasarkan pada pengalaman ada beberapa data yang tidak sama antara BPS dengan yang didapat Pemerintah Daerah dari Kementerian, oleh sebab itu ia mengajak agar bersama-sama dalam hal ini BPS Kabupaten Mukomuko untuk berjuang serta menyatukan data yang benar. “Dengan duduk bersama dan mengkaji cara pengumpulan data yang benar maka akan ditemukan hasil yang sama antara BPS dengan Pemerintah Daerah, mari kita bersama-sama berjuang untuk masyarakat Mukomuko yang kita banggakan ini,” terangnya.
Ia juga meminta saat turun kelapangan tim dapat betul-betul mengecek harga barang dan diawasi, sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan baik, jangan sampai masyarakat menderita karena harga yang mahal.
“Bersama kita fahami, bahwa adanya inflasi dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Bagi masyarakat umum, inflasi menjadi suatu perhatian, karena inflasi berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup dan bagi dunia usaha, laju inflasi merupakan faktor yang sangat penting dalam membuat berbagai keputusan”, ucap Sapuan dengan nada bijak.
Sapuan mengutarakan Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus menurun, sehingga berpengaruh terhadap standar hidup masyarakat yang juga mengalami penurunan, dimana yang miskin akan semakin miskin karena efek inflasi yang tinggi. Selanjutnya inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty), bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, dari pengalaman yang didapat menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut Sapuan menyampaikan, secara garis besar, TPID Prov. Bengkulu sendiri telah melakukan terobosan-terobosan dan koordinasi yang intensif, dalam rangka menjaga kesetabilan harga, yang fokus utamanya adalah pada Komoditas harga pangan bergejolak (volatile food).
Bupati sapuan dalam sambutannya juga mengungkapkan, hal tersebut telah dicapai melalui TPID Prov. Bengkulu dengan program rutinnya secara konsisten yakni melakukan pemantauan harga pasar, sebagai alat check and balance kewajaran harga di pasar, memanfaatkan pasar penyeimbang, kendang penyangga, kolam penyangga, dan suppluchain daging ayam ras beku untuk menjaga kesetabilan harga, menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas yang didatangkan dari luar Daerah serta pengendalian ekspektasi masyarakat melalui press release bulanan.
“Sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah Mukomuko, bersama instansi vertikal yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mukomuko, untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan komoditi pangan di tengah masa Pandemi Covid-19 dan menjelang tahun baru 2022 serta adanya Fenomena La Nina yang membuat curah hujan cukup tinggi akhir-akhir ini. Maka diperlukan upaya lebih untuk melakukan koordinasi guna pengendalian inflasi”, pungkas Sapuan.
Pandemi Covid-19 terjadi di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, di penghujung Maret 2020, Provinsi Bengkulu masuk dalam zona merah. Dampak Covid-19 terbesar adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh akivitas kita, yaitu interaksi fisik antarmanusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan social/phsycal distancing. Sebagai instrumen utama penggerak aktivitas ekonomi, tentu ini akan sangat berdampak. Hal ini tergambar dalam tertahannya laju perekonomian di setiap daerah.
Inflasi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi daerah, karena keberadaannya yang tidak terkendali akan berdampak kurang baik bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Inflasi yang tinggi akan menggerus sumber daya pembangunan ekonomi, meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya pengangguran. Tentunya kesemuanya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah.
Guna menyikapi kondisi di atas, Bupati Mukomuko melalui Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-91 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 menetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, secara keseluruhan tim ini memiliki tugas sebagai berikut :
Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainya, serta jasa pada tingkat kabupaten;
Menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.
Diupayakan agar kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Mukomuko dapat memantau dan mensetabilkan beberapa pokok konsentrasi sebagai berikut :
- Pengawasan harga tandan buah segar (tbs) kelapa sawit dimana harga TBS yang semakin hari semakin merangkak naik.
- Pengendalian harga cabe merah yang sekarang terjadi lonjakan kenaikan.
- Pemantauan harga bahan kebutuhan pokok
- Pemantauan harga bahan bakar minyak jenis tertentu
- Operasi pasar murah
- Pengamanan distribusi dan pengendalian harga gas lpg 3 kg
- Penyampaian informasi peta kerawanan pangan dan kerentanan pangan
- Desa mandiri pangan
- Kawasan rumah pangan lestari
- Penyaluran rastra
- Pembinaan kube
“Pentingnya pengendalian inflasi, karena tingkat inflasi rendah dan stabil menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini juga selaras dengan faktor permintaan dan penawaran merupakan permasalahan kompleks, perlu intervensi untuk kestabilan inflasi serta untuk mempertahankan tingkat pendapatan riil untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati Sapuan menekankan seluruh unsur TPID memberi kontribusi masing-masing untuk memastikan tingkat inflasi yang stabil dan rendah sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dimana sektor pertanian sebagai penyumbang PAD utama harus difasilitasi dibina untuk tetap berproduksi maksimal dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mukomuko.
Diakui Bupati, pengendalian inflasi sangat penting dilakukan karena sangat berpengaruh dengan ekonomi. Pengendalian meliputi karakteristik Inflasi yang didominasi pengaruh faktor kejutan (shocks) terkait gangguan produksi oleh bencana alam, kenaikan barang administered price. Demikian juga dengan ekspektasi inflasi pelaku ekonomi masih bersifat backward looking.
“Inflasi dipengaruhi beberapa faktor yakni kendala pasokan dan distribusi, keterbatasan infrastruktur, struktur pasar terdistorsi dan mekanisme pembentukan harga dan ekspektasi inflasi bersifat unfavorable shocks. Sehingga kebutuhan data penyusunan tingkat inflasi sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Data pemantauan harga di Kabupaten Mukomuko periode Januari-Oktober 2021, menekankan inflasi yang terjadi pada awal pandemi covid-19 bulan maret 2020 sudah berganti menjadi deflasi pada saat ini, mengindikasikan turunnya permintaan, sehingga Pemkab perlu mengambil langkah-langkah strategis menjaga semangat petani /pengusaha UMKM tetap bertahan untuk berproduksi normal.
Selanjutnya Bupati juga memaparkan navigasi pemulihan ekonomi pada kondisi new normal yang menekankan perlunya koordinasi TPID secara rutin dengan pedoman 4 K yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi efektif. Bank Indonesia mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Pemkab Mukomuko dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kedepannya diharapkan telah tersedianya BUMD yang berfungsi sebagai stabilisator harga mengingat Mukomuko adalah sentra produksi pertanian.[Arios]
