Perspektif.today_Dalam kehidupan modern, menjadi kaya tampak sebagai panggilan naluriah manusia. Kekayaan dianggap bagian dari jalan menuju hidup yang lebih mulia, bukan hanya demi gengsi, tapi sebagai alat untuk memperluas manfaat kepada sesama, negara, dan agama. Namun, dalam kenyataannya, harta bukanlah satu-satunya jalan untuk menjadi manusia yang berguna. Sejarah dan realita sosial memperlihatkan, tak sedikit orang yang tetap hidup sederhana namun mampu memberi dampak besar bagi masyarakat.
Toh kita tak bisa menutup mata: dunia tak pernah seideal itu. Terlebih jika berbicara soal dunia politik yang kian hari kian keras. Jalan menuju kekuasaan di negeri ini nyaris tak bisa ditempuh tanpa “modal” besar. Modal sosial, intelektual, dan—terutama—materi. Uang menjadi pelumas utama untuk membangun jaringan, membeli loyalitas, dan merebut panggung kekuasaan.
Politik di Indonesia bukan sekadar soal visi atau kapasitas. Ia kerap berubah menjadi pertarungan logistik. Uang bukan cuma sarana kampanye, tapi menjadi kunci untuk menjangkau suara rakyat—terutama di sistem yang belum sepenuhnya meritokratis. Tak heran, banyak politikus rela mengobral uang demi mendapatkan simpati. Uang bisa membungkam akal sehat, meluluhkan idealisme, dan menutup mata para pendukung dari cacat moral sang calon pemimpin.
Maka jangan terkejut bila kita menyaksikan tokoh politik dielu-elukan, meski omongan dan perbuatannya kerap melukai akal sehat. Satu-dua kali tertangkap basah berbohong, bahkan diduga menyelewengkan amanat, namun tetap disambut bak penyelamat bangsa. Di balik layar, loyalitas semacam itu kerap dibina lewat “distribusi kesejahteraan” yang bersumber dari dompet sang tokoh. Bila mereka tak punya uang, apakah euforia semacam itu masih akan muncul? Apakah karisma mereka akan tetap bersinar jika tak disokong amplop, bantuan sosial, atau proyek titipan?
Pertanyaan itu membawa kita pada soal mendasar: dari mana sumber kekayaan para politikus itu berasal? Apakah semata dari kerja keras dan profesi sah mereka? Apakah berasal dari usaha bisnis pribadi yang sehat dan transparan? Ataukah ada pintu-pintu gelap yang mengalirkan dana jumbo ke kantong mereka—pintu yang sering kali bermuara dari kas negara?
Transparansi kekayaan pejabat publik sebenarnya sudah menjadi kewajiban. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) rutin diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi angka-angka itu kerap membuat alis terangkat. Bagaimana mungkin seorang anggota DPR bisa melaporkan kekayaan puluhan miliar dalam lima tahun, padahal gaji dan tunjangannya hanya seukuran eksekutif menengah? Atau pejabat daerah yang naik kekayaannya dua kali lipat dalam masa jabatan pertama?
Kita tahu, tidak semua yang kaya itu curang. Tapi ketika sistem membuat ongkos politik begitu mahal, maka ruang bagi praktik menyimpang terbuka lebar. Dari mark-up proyek hingga suap perizinan, dari dana aspirasi hingga permainan pengadaan—semuanya berpotensi menjadi sumber “pendanaan” bagi karier politikus yang lapar dukungan. Dan ironisnya, rakyat—yang mestinya dilayani—justru kerap dijadikan komoditas yang harus “dibeli”.
Dalam banyak kasus korupsi yang dibongkar KPK, motif utamanya adalah pembiayaan politik. Uang disedot dari proyek negara, lalu digunakan untuk menjaga posisi, memperluas pengaruh, atau membangun mesin pendukung. Lalu ketika politikus itu berhasil duduk di puncak kuasa, pola itu terus berulang. Kekuasaan dipelihara dengan uang, dan uang dipelihara dengan kekuasaan.
Itulah kenapa kita perlu bertanya lebih keras: apakah mungkin politik di negeri ini bersih tanpa mengubah cara kita memaknai kekayaan dan kekuasaan? Apakah mungkin seseorang bisa meniti tangga politik dengan tetap sederhana, tanpa membeli loyalitas, tanpa menebar sogokan, dan tanpa perlu menjadi kaya dulu?
Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak sederhana. Tapi langkah awalnya adalah menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjadi pemimpin bukanlah jalan untuk memperkaya diri. Bahwa kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk melayani, bukan untuk membangun dinasti ekonomi. Dan bahwa masyarakat harus lebih berani bertanya: dari mana asal kekayaan politikus kita?
Menjadi manusia yang berguna memang tak selalu butuh banyak harta. Tapi dalam dunia politik Indonesia hari ini, justru banyak yang merasa harus punya harta berlimpah agar bisa dianggap berguna—meskipun hanya di permukaan. Inilah paradoks yang harus diurai: ketika alat dianggap sebagai tujuan, dan kekuasaan dijadikan komoditas yang bisa dibeli dengan harga yang mahal.
Sampai kita bisa membalik logika itu, politik akan terus menjadi arena transaksional. Dan rakyat, sayangnya, masih harus puas menjadi penonton yang sesekali dibayar untuk bersorak.
(***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
