Perspektif.today_Sebuah mural penuh warna terpampang di dinding bangunan sederhana, lengkap dengan tulisan “Sekolah Keluarga” dan “Salam”, seolah ingin memberi kesan hangat dan ramah pada siapa pun yang lewat. Di depannya, hamparan hijau padi mengelilingi empat anak kecil yang tertawa riang. Mereka tampak tak peduli dengan label yang disematkan dalam sebuah riset global: bahwa Indonesia tak punya banyak orang pintar.
Narasi itu bukan isapan jempol. Data Programme for International Student Assessment atau PISA, yang dirilis oleh OECD, saban tiga tahun rutin mengingatkan kita bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih kedodoran dibanding negara lain. Pada edisi terakhir, Indonesia bertengger di peringkat bawah dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains dari 81 negara peserta.
Ironis memang. Di negeri yang kerap bangga dengan bonus demografi, mayoritas anak mudanya justru tersandung kemampuan dasar literasi dan numerasi. Padahal, kedua keterampilan itu adalah fondasi penting bagi masa depan bangsa. Tanpa keduanya, jangan mimpi Indonesia bisa bersaing dalam revolusi industri 4.0 apalagi 5.0.
Di balik data yang membuat gerah itu, terselip paradoks kehidupan sehari-hari. Mural di sekolah alternatif Sanggar Anak Alam di Yogyakarta dalam foto tadi menyiratkan satu harapan: bahwa pendidikan tak sekadar angka di rapor atau peringkat internasional. Di sanggar itu, anak-anak diajak mengenal alam, budaya, dan hidup secara holistik. Namun, tetap saja pendekatan seperti ini hanya jadi pengecualian dari kebijakan pendidikan arus utama yang kian kering makna.
PISA tidak hanya soal angka. Ia adalah cermin besar yang memantulkan rapuhnya sistem pendidikan kita. Tahun 2022, skor literasi membaca Indonesia tercatat di angka 371, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 476. Untuk matematika, kita hanya mencetak angka 366, sementara rerata dunia di kisaran 490. Sains? Indonesia terpaku di angka 383, sementara negara tetangga macam Singapura dan Vietnam jauh meninggalkan kita.
“Ini soal orientasi pendidikan kita yang masih berkutat pada hafalan, bukan kemampuan berpikir kritis,” ujar Itje Chodidjah, pakar pendidikan yang sejak lama mengkritisi kebijakan nasional. Menurutnya, kurikulum yang sering berganti tanpa evaluasi serius membuat anak-anak kebingungan. Guru pun tak jarang sekadar mengejar target kurikulum, alih-alih membentuk kemampuan berpikir dan analitis siswa.
Sialnya, kualitas guru juga masih jadi soal. Data dari Asesmen Kompetensi Guru yang dilakukan Kemendikbudristek menunjukkan hanya sekitar 42 persen guru yang memenuhi standar minimal penguasaan materi dan pedagogi. Guru-guru di pelosok, apalagi, harus berjibaku dengan keterbatasan fasilitas hingga minimnya pelatihan berkelanjutan.
Pendidikan Indonesia memang seperti melangkah di jalan berlubang. Di satu sisi, pemerintah berupaya melakukan pembaruan melalui Kurikulum Merdeka. Di sisi lain, implementasinya masih tersandung disparitas kualitas antar daerah. Di Jakarta mungkin siswa bisa menikmati laboratorium lengkap, sementara di pelosok Papua, sekolah saja terkadang belum punya bangku layak.
Namun, pendidikan bukan hanya soal pemerintah. Budaya belajar di rumah pun turut ambil andil. Di banyak keluarga Indonesia, pendidikan masih dipandang sebatas nilai rapor dan ujian nasional, bukan proses pembentukan karakter. Ketika orang tua lebih sibuk mengejar ranking ketimbang membangun minat baca anak, jangan heran jika kemampuan literasi bangsa ini jalan di tempat.
Sebuah studi dari World’s Most Literate Nations memperlihatkan, minat baca masyarakat Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Kita hanya unggul dari Botswana. Buku memang masih dianggap barang mahal. Dalam banyak keluarga, membeli gawai lebih prioritas ketimbang menyediakan buku bacaan yang berkualitas.
Pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial-ekonomi. Data BPS menunjukkan, anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki capaian pendidikan lebih rendah dibanding anak dari keluarga sejahtera. Ketimpangan akses pendidikan antara kota dan desa menjadi penyebab utama. Siswa di daerah terpencil tidak hanya kekurangan guru, tapi juga fasilitas penunjang seperti listrik, internet, hingga perpustakaan.
“PISA itu alarm keras bagi kita semua,” kata Najeela Shihab, aktivis pendidikan dan pendiri Sekolah Cikal. Ia menegaskan, kalau pemerintah hanya sibuk menambal kebijakan tanpa solusi menyeluruh, jurang pendidikan ini akan makin dalam. “Kita butuh reformasi pendidikan yang berpihak pada anak dan menyiapkan mereka berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter.”
Mural di Sanggar Anak Alam itu mungkin tidak akan terindeks dalam laporan PISA. Tapi ia bicara banyak soal semangat alternatif membangun pendidikan yang berpihak pada anak. Sayangnya, sanggar-sanggar seperti ini baru segelintir di Indonesia. Ia seperti oasis kecil di padang pasir sistem pendidikan yang kering inovasi.
Jika negeri ini ingin keluar dari stigma “tidak punya banyak orang pintar”, maka pekerjaan rumahnya masih panjang. Pendidikan harus dibebaskan dari jerat politik, kurikulum harus konsisten, guru harus dimanusiakan dan diberdayakan, bukan sekadar dihitung TPG (Tunjangan Profesi Guru).
Dan yang paling penting: anak-anak harus dibebaskan dari sistem yang menjadikan mereka sekadar angka statistik. Pendidikan seharusnya menghidupkan mimpi, bukan membunuh kreativitas di balik tumpukan soal pilihan ganda.
Sampai hari itu tiba, mural di dinding sekolah alternatif itu mungkin akan tetap berdiri sebagai pengingat: bahwa di luar peringkat PISA yang mencemaskan, masih ada anak-anak yang tumbuh dengan tawa. Tapi tentu kita tak boleh berpuas diri dengan hanya menonton mereka tertawa—sementara dunia terus berlari jauh di depan.***
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
