Perspektiftoday | Lebong_Pemerintah Kabupaten Lebong terus berupaya memenuhi target pemerintah pusat dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Rabu,5/05/2023
Dalam Inpres tersebut, ditargetkan bahwa seluruh wilayah Indonesia bisa nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mendatang.
Sebagai dukungan untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Lebong Kopli Ansori melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop-UKM) setempat memaparkan peluncuran aplikasi Lebong Bisa (Bisnis Apa Aja) atau Lebongbisaa.com di Gedung Swarang Patang Stumang Bappeda Lebong, Selasa (4/4) sekitar pukul 09.00 WIB.
Acara dibuka langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Sekda Lebong Mustarani Abidin, Asisten I Setda Firdaus, Inspektur Inspektorat M Taufik Andary, serta Kadis Perindagkop-UKM Lebong, Mahmud Siam serta dihadiri sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
Kadis Perindagkop-UKM Lebong, Mahmud Siam menambahkan, jika aplikasi itu sudah dilakukan simulasi oleh internal Disperindagkop-UKM setempat.
“Aplikasi Lebongbisa.com sudah tahap simulasi di Kantor Disperindagkop-UKM,” ujar Mahmud.
Lebih lanjut, aplikasi Lebong Bisa dipercaya sebagai jawaban atas kendala yang selama ini dirasakan dalam sinkronisasi data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Untuk diketahui, aplikasi ini memuat data by name by address berdasarkan data DTKS maupun penerima sasaran program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lebong.
“Kita berharap bahwa setiap dinas nantinya bisa terinventarisir programnya. Jangan sampai berbeda jalan, sehingga akibatnya tidak terkonsentrasikan kepada sasaran yang akan dituju,” jelasnya.
“Jika nantinya ditemukan ada titik temu antar Dinas, jangan-jangan bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mahmud juga menjabarkan temuannya perihal angka kemiskinan tinggi namun pengangguran terpantau rendah.
“Itu menandakan bahwa sekian banyak kemiskinan bukan karena tidak bekerja, tetapi bekerja di tempat yang tidak menghasilkan. Hal semacam ini, patut menjadi PR Bersama karena bukan sekedar menyalurkan bansos,” tutur Mahmud.
Sebagai pelengkap dari Lebong Bisaa, ini adalah intervensi ekstra yang berbentuk sistem yang didesain khusus untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan yang holistic, integratif dan lebih fokus pada sasaran desa tertentu yang sudah ditetapkan.
“Diharapkan kedepan ada Desa Binaan. Desa Binaan ini merupakan pemanfaatan Lebong Bisaa. Sejalan dengan pemerintah pusat, kita harus bisa bergerak di tengah pembenahan yang lebih terstruktur, harus ada gerakan yang lebih terarah,” pungkas Mahmud.
Kuncinya adalah konvergensi. Pemerintah pusat telah menyediakan dana yang cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan. Maka, yang menjadi PR adalah memperbaiki data sasaran.
“Jadi melalui Lebong Bisaa ini diharapkan bisa mengurangi exclusion error dengan sementara menggunakan data keluarga dari BKKBN,” ucapnya.
Semua langkah ini memiliki harapan bahwa seluruh wilayah didukung kementerian lembaga akan keroyokan untuk mengejar target penghilangan kemiskinan ekstrim. Di tahun 2022, pemerintah pusat mencanangkan 212 Kab/Kota sebagai Pilot Project.
“Ini adalah upaya bersama mulai dari level Pusat, Provinsi, Kab/Kota hingga level kecamatan dan desa. Intinya kita harus terus bersinergi untuk terus mengejar target sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022,” tutupnya.[Veny M/Adv]
