Oleh: Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta
Perpektif.today_Setiap 20 Mei, bangsa ini rutin menengok ke belakang—mengenang hari kelahiran Budi Utomo pada 1908 yang kemudian dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tapi peringatan tahunan ini tak semestinya tinggal seremoni. Ia seharusnya menjadi suluh untuk menatap ke depan: menakar ulang arah bangsa, membaca tantangan, dan memupuk asa kolektif. Pada 2025, ketika berbagai krisis mengepung dari segala penjuru, semangat kebangkitan terasa kian relevan.
Indonesia hari ini memang tidak sedang dijajah bangsa asing, tapi bukan berarti kita bebas dari penjajahan zaman: krisis ekonomi yang membelit, kerusakan lingkungan yang makin masif, polarisasi sosial yang meruncing, dan ketimpangan yang membentang lebar. Semua ini memerlukan respons yang melampaui retorika. Dibutuhkan kebangkitan dalam makna yang lebih substansial—yang menyatukan, bukan memecah; yang menggerakkan, bukan membius.
Perekonomian nasional, meski pulih pelan dari hantaman pandemi, masih tersendat oleh angin kencang global. Fluktuasi harga komoditas, pelemahan daya beli, dan tekanan inflasi menjadi sandungan nyata di lapangan. Harga pangan dan energi yang melonjak terasa menghimpit dapur rakyat kecil. Sementara itu, sektor riil belum sepenuhnya pulih, terutama di level usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Tak hanya ekonomi, benturan politik pasca Pemilu 2024 meninggalkan jejak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Polarisasi yang tajam membuat ruang publik kian bising oleh kebencian dan prasangka. Alih-alih membangun dialog, perbedaan kerap jadi ajang saling serang. Demokrasi kita tak kekurangan suara, tapi kehilangan kepercayaan. Korupsi tetap merayap di banyak sektor, dan institusi publik kerap dianggap lebih mewakili elit ketimbang rakyat.
Ketimpangan sosial pun belum bergeser dari peta masalah utama. Di satu sisi, kota-kota besar tumbuh dengan langit pencakar dan laju digitalisasi. Di sisi lain, desa-desa terpencil masih berkutat dengan listrik tak stabil, sekolah rusak, dan akses kesehatan yang minim. Kesenjangan ini bukan sekadar statistik, tapi soal rasa keadilan yang terus-menerus diuji.
Dan di tengah semuanya, bumi tempat kita berpijak memberi tanda bahaya. Perubahan iklim tak lagi abstrak: banjir, longsor, gelombang panas, dan cuaca ekstrem datang silih berganti. Hutan yang gundul, udara yang kotor, dan sungai yang tercemar menunjukkan betapa kita gagal menjaga rumah sendiri. Krisis ekologis adalah realitas yang tak bisa ditunda dengan pidato.
Semua tantangan ini menuntut satu hal: persatuan yang berorientasi pada aksi nyata. Harkitnas sepatutnya bukan sekadar upacara di halaman kantor atau barisan spanduk di jalan raya. Ia harus menjadi titik tolak menyatukan energi bangsa, menghubungkan titik-titik inisiatif dari negara, masyarakat sipil, hingga komunitas paling kecil.
Pemerintah punya tanggung jawab utama menciptakan arah kebijakan yang inklusif. Tapi masyarakat sipil, media, akademisi, dan pelaku usaha juga perlu mengambil peran aktif. Ini saatnya membangun kerja kolaboratif, bukan kompetisi yang mematikan solidaritas.
Pendidikan, seperti biasa, menjadi fondasi utama. Tapi lebih dari sekadar jumlah sekolah dan kurikulum nasional, yang dibutuhkan adalah kualitas pembelajaran yang membentuk warga negara kritis, kreatif, dan berdaya saing. Pelatihan vokasional, penguasaan teknologi, dan peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas yang nyata, bukan sekadar jargon kebijakan.
Di sektor ekonomi, mendorong diversifikasi industri dan memperkuat UMKM adalah strategi penting untuk menghadapi gejolak global. Tapi kebijakan saja tidak cukup. Diperlukan ekosistem yang mendukung: pembiayaan yang adil, insentif pajak, serta kemudahan akses pasar. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik pun tak boleh dinegosiasikan. Tanpa itu, kepercayaan publik hanya akan jadi ilusi.
Untuk urusan lingkungan, waktu kita kian sempit. Kita butuh kebijakan yang tegas terhadap pelanggar lingkungan, bukan sekadar kompromi demi investasi. Tapi yang tak kalah penting, kesadaran masyarakat juga harus dibangkitkan. Pendidikan lingkungan, gerakan komunitas, hingga kampanye pelestarian harus didukung penuh agar perubahan bisa dimulai dari akar rumput.
Hari Kebangkitan Nasional, dengan demikian, bukan hanya soal sejarah 117 tahun silam. Ia adalah cermin untuk melihat wajah bangsa hari ini: apakah kita masih satu dalam cita-cita atau telah terpecah oleh ego masing-masing. Kebangkitan sejati adalah kesediaan untuk bersama menghadapi kesulitan, mengatasi perbedaan, dan membangun masa depan yang lebih adil dan lestari.
Di tengah ancaman dan ketidakpastian, api semangat itu masih bisa dinyalakan. Ia tak harus besar, tapi konsisten. Karena kebangkitan bukan soal sekali bergerak, melainkan tentang terus melangkah—meski pelan, asal tak berhenti.*
