Oleh: Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta
Perspektif.today_Ekonomi Indonesia sedang kehilangan momentum. Kuartal pertama 2025 ditutup dengan pertumbuhan 4,87 persen secara tahunan (year-on-year)—terendah sejak pandemi berakhir. (BPS, 6 Mei 2025) Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89 persen, dan industri pengolahan melambat, menjadi pertanda bahwa mesin ekonomi sedang goyah.
Namun, di tengah gejala perlambatan, pemerintah justru lebih sibuk mendorong proyek-proyek raksasa ketimbang merespons keresahan ekonomi harian masyarakat.
Program Raksasa, Respons Mini
Presiden Prabowo Subianto terus mengedepankan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai ikon pemerintahan barunya. Tapi hingga pertengahan tahun, detil pelaksanaan program itu masih buram. Skema pembiayaan melalui mekanisme asuransi publik dinilai tidak efisien dan berisiko terhadap stabilitas fiskal jangka menengah.
“Alih-alih mempercepat pemulihan, program itu bisa membebani fiskal tanpa efek langsung ke daya beli,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS. (Bisnis.com, 13 Mei 2025)
Sementara masyarakat menunggu efek kebijakan, sektor riil—khususnya pelaku usaha kecil—sudah mulai terdesak.
UMKM Menjerit dalam Senyap
Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nurhayati, 42 tahun, pemilik warung sembako, mulai mengurangi stok barang dagangannya. “Harga terus naik, listrik mahal, dan pembeli makin sepi. Modal makin tipis,” ujarnya pelan.
Nurhayati adalah potret dari lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Namun mereka paling rapuh dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Menurut data OJK, pertumbuhan kredit UMKM hanya 7,6 persen (yoy) per Maret 2025, melambat dari 9,1 persen pada akhir tahun lalu.
Teten Masduki, mantan Menteri Koperasi dan UKM, dalam forum nasional Mei 2024 lalu pernah menyatakan bahwa UMKM menghadapi krisis struktur: lemahnya daya saing, akses modal terbatas, dan terlalu bergantung pada konsumsi domestik.
“Ketika ekonomi melambat, UMKM tak hanya kehilangan pembeli. Mereka juga kehilangan daya tawar, ketahanan, dan akses dukungan,” ujarnya kala itu.
Sayangnya, hingga kini belum ada strategi besar yang benar-benar menjawab keresahan pelaku usaha kecil. Stimulus terbatas, insentif tidak menyasar segmen yang tepat, dan banyak program pemerintah belum tersosialisasi dengan baik.
Investasi Tak Lagi Tergiur Retorika
Ketika konsumsi lemah, harapan diarahkan ke investasi. Tapi data BKPM menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) kuartal I 2025 hanya tumbuh 0,8 persen—jauh dari tren sebelumnya yang bisa mencapai dua digit. Ketidakpastian arah kebijakan, lemahnya insentif fiskal, serta proyek infrastruktur yang tak menyentuh pusat-pusat produksi membuat investor menahan diri.
“Investor kini lebih realistis. Mereka tak lagi terbuai retorika pembangunan kalau dasar hukumnya belum jelas,” kata Yustinus Prastowo, mantan Staf Khusus Menteri Keuangan, dalam diskusi publik awal 2025.
Mega proyek seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan, namun pertanyaannya: siapa yang mendapat manfaat riil dari itu ketika ekosistem usaha kecil justru sedang lunglai?
Tenaga Kerja di Tengah Ketidakpastian
Sektor tenaga kerja informal kembali membengkak. Per Maret 2025, 60 persen pekerja berada di sektor informal, dan pengangguran terbuka stabil di angka 4,9 persen. Namun banyak yang bekerja dalam kondisi tidak layak. Program vokasi tidak cukup agresif, dan mismatched skills masih menjadi momok dalam industri.
“Upah minimum tak naik signifikan. Banyak pekerja dibayar harian, tanpa kepastian,” ujar Sulaiman, 28 tahun, buruh pabrik di Bekasi.
Di sisi lain, tekanan terhadap upah riil juga diperparah oleh inflasi makanan dan transportasi. Masyarakat kelas bawah mengalami kontraksi konsumsi, yang pada gilirannya memperlambat roda ekonomi.
Wasiat Ekonom yang Terlupakan
Di tengah euforia pembangunan, suara kritis kian jarang terdengar. Tapi rekam jejak pemikiran sejumlah ekonom masih relevan. Almarhum Faisal Basri, yang wafat pada September 2024, pernah mewanti-wanti agar pemerintah tidak gegabah dalam menaikkan rasio utang terhadap PDB.
“Belanja publik kita belum efisien. Kalau rasio utang didorong ke 50 persen, tanpa reform fiskal, itu seperti main api,” ucapnya dalam diskusi publik medio 2023.
Kini, peringatan itu terasa seperti gema yang tak dihiraukan. Pemerintah tetap mempromosikan proyek jangka panjang, sementara banyak rakyat harus menunda makan siang demi bertahan hidup hari ini.
Saat ekonomi berjalan tertatih, siapa yang sebenarnya bergerak maju? Mereka yang mengelola megaproyek—atau rakyat kecil yang mengelola harapan?
