Perspektif.today_Di tengah geliat ekonomi digital, ledakan platform kerja fleksibel, dan gaya hidup urban yang gemerlap, ada satu mimpi klasik yang makin terasa absurd bagi generasi muda Indonesia: memiliki rumah sendiri. Bagi banyak generasi Z—kelompok yang lahir antara 1997 hingga 2012—rumah pribadi bukan lagi simbol kemandirian, tapi ilusi yang menjauh saban tahun.
Asumsi sederhananya begini: jika seorang lulusan perguruan tinggi mulai bekerja pada usia 23 tahun di sektor formal dengan gaji rata-rata Rp5 juta per bulan, dan mampu menabung 20 persen dari pendapatannya (sekitar Rp1 juta), maka ia membutuhkan lebih dari enam tahun hanya untuk mengumpulkan uang muka rumah seharga Rp500 juta—itu pun dengan asumsi harga rumah tak berubah. Masalahnya, harga rumah tidak tinggal diam. Menurut data Bank Indonesia dan Real Estate Indonesia, harga rumah tumbuh 5–10 persen per tahun, jauh melampaui kenaikan gaji rata-rata pekerja muda yang mandek di kisaran 3–4 persen. Semakin lama menabung, harga rumah justru makin jauh dari jangkauan.
Fenomena ini bukan khas Jakarta saja. Di kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar, rasio harga rumah terhadap pendapatan tahunan—yang disebut “house price-to-income ratio”—sudah masuk kategori tidak terjangkau. Angkanya berkisar antara 10 hingga 12 kali lipat. Artinya, dibutuhkan 10–12 tahun gaji penuh tanpa dikonsumsi sepeser pun untuk membeli satu rumah sederhana.
Celakanya, ini belum menghitung beban hidup lainnya. Gen Z kini harus menghadapi biaya sewa, transportasi, pulsa digital, hingga cicilan gadget dan layanan berbasis langganan. Sebagian dari mereka bahkan menanggung biaya hidup keluarga atau melunasi utang pendidikan. Tak sedikit pula yang terjerat pinjaman konsumtif dari fintech atau paylater. Alhasil, kemampuan menabung mereka kian terkikis, dan rumah impian menjelma fatamorgana.
Penyebab utamanya bukan semata kegagalan individu mengatur keuangan. Ini adalah cerminan dari distorsi struktural di sektor perumahan dan ketimpangan ekonomi yang makin menganga. Ketika harga tanah dikendalikan oleh spekulan, sementara pasokan rumah terjangkau minim dan kebijakan fiskal tak berpihak, generasi muda terpaksa menyewa selamanya atau tinggal bersama orang tua hingga usia matang. Pilihan KPR pun tak selalu ramah. Banyak pekerja gig economy atau informal yang tak punya slip gaji tetap sehingga sulit mengakses pembiayaan perbankan.
Laporan Bank Dunia dan lembaga think tank properti seperti Knight Frank menunjukkan bahwa tren ini tak hanya terjadi di Indonesia. Namun, negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan beberapa kota di Kanada mulai merespons dengan insentif agresif: potongan pajak untuk pembeli rumah pertama, pembatasan kepemilikan rumah kedua, hingga skema kredit lunak bagi anak muda. Indonesia belum bergerak sejauh itu.
Pemerintah memang sudah meluncurkan program rumah subsidi dan KPR FLPP, tapi realisasinya masih jauh dari kebutuhan. Data Kementerian PUPR menyebutkan kebutuhan rumah baru mencapai 800 ribu unit per tahun, sementara pasokan rumah bersubsidi tak pernah menyentuh angka itu. Masih ada pula masalah distribusi dan kualitas: banyak rumah subsidi dibangun di lokasi terpencil, jauh dari pusat kerja, tanpa akses transportasi layak.
Situasi ini seharusnya menjadi alarm bagi para pembuat kebijakan. Jika generasi muda tidak bisa memiliki aset produktif seperti rumah, maka ancaman ketimpangan antargenerasi (intergenerational inequality) bukan lagi bayang-bayang, melainkan kenyataan. Tanpa rumah, anak muda kehilangan kesempatan membangun ekuitas, keamanan sosial, dan pondasi ekonomi jangka panjang. Masa depan mereka tak lagi pasti—dan itu akan berdampak pada stabilitas sosial secara keseluruhan.
Sudah waktunya pemerintah, pengembang, dan perbankan merumuskan pendekatan baru. Skema pembiayaan harus inklusif dan adaptif terhadap pola kerja masa kini. Perlu ada regulasi yang menekan spekulasi tanah, mendorong pembangunan rumah vertikal terjangkau, serta insentif bagi developer yang serius membangun hunian layak di lokasi strategis. Jika tidak, Gen Z akan terus mengejar sesuatu yang makin menjauh dari jangkauan.
Dalam dunia yang terus berubah, memiliki rumah tidak seharusnya menjadi kemewahan. Tapi jika tak ada intervensi, bagi Gen Z, rumah akan tinggal sebagai satu lagi mimpi yang digulung zaman.***
Penulis adalah dosen Universitas Bung Hatta
