Perspektif.today_Sebelas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah tidak hadir dalam rapat paripurna yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bengkulu Tengah ke-17 pada Selasa (24/6/2025)).
Ketua DPRD Bengkulu Tengah Fepi Suheri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang seluruh anggota DPRD untuk menghadiri rapat tersebut.
Namun, ia tidak mengetahui alasan ketidakhadiran sebelas anggotanya dalam rapat paripurna yang penting ini.
“Saya telah mengundang seluruh anggota DPRD, namun saya tidak tahu alasan ketidakhadiran sebelas anggota tersebut,” ungkap Fepi.
Rapat paripurna ini seharusnya menjadi momentum penting bagi para anggota DPRD untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memperingati hari jadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas-tugas legislatif. Ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD ini tentu menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai komitmen dan tanggung jawab mereka.
Ada rumor berkembang ketidakhadiran 11 Anggota DPRD tersebut terkait belum dibayarkannya Tunjangan dan Gaji serta Hutang 2024, hal ini senada seperti yang dikatakan, Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Tengah, Romli, menjelaskan bahwa ketidakhadiran dirinya dalam rapat paripurna tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah.
Sebanyak 11 anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah tidak hadir dalam rapat paripurna istimewa peringatan HUT ke-17 Bengkulu Tengah, Selasa (24/6/2025).
Dari jumlah tersebut, termasuk di antaranya Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Tengah.
Menurutnya, protes itu dilayangkan karena masih banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemkab Bengkulu Tengah.
“Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, seperti kejelasan pelantikan PPPK, pembayaran TPP, gaji ke-13, utang tahun 2024 yang belum dibayar, dan beberapa permasalahan lainnya,” ujar Romli.
Ia menambahkan, salah satu persoalan lainnya adalah gaji tenaga honorer yang belum dibayarkan, bahkan ada yang tertunggak sejak Desember 2024 hingga Juni 2025.
“Lalu terakhir, terkait defisit anggaran tahun 2024 yang hingga saat ini belum ada jawaban pasti dari Pemkab Bengkulu Tengah,” sampainya.
Romli mengakui bahwa pihaknya telah berulang kali mengambil sikap dan mempertanyakan hal-hal tersebut kepada pemerintah daerah, namun belum mendapatkan tanggapan.
“Di tengah kondisi keuangan yang belum jelas seperti ini, untuk apa Pemkab menggelar kegiatan HUT ke-17, padahal uang tidak ada,” ucapnya.
Menurutnya, kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah yang tetap menggelar berbagai kegiatan perayaan di tengah ketidakpastian anggaran tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini tidak sejalan dengan yang diinstruksikan oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Bahwa acara seperti ini dilaksanakan sederhana saja. Uangnya bisa kita gunakan yang lain,” kata Romli seperti dikutif, tribunbengkulu.com beberapa waktu lalu. [*]
