Membaca Ekonomi Perilaku dalam Dunia yang Tak Hitam-Putih
Perspektif.today_Di dalam ruang-ruang kuliah ilmu ekonomi konvensional, manusia sering digambarkan sebagai makhluk rasional. Homo economicus, begitu ia disebut—mampu mempertimbangkan untung dan rugi secara objektif, membuat keputusan optimal, dan menyusun prioritas berdasarkan data yang tersedia. Tapi di luar ruang kelas, di pasar tradisional, dalam diskon flash sale daring, atau saat memilih investasi dengan iming-iming imbal hasil besar, manusia sering menunjukkan hal sebaliknya: impulsif, emosional, dan kadang bahkan irasional.
Ekonomi perilaku hadir untuk menjembatani jurang antara teori ekonomi yang ideal dan realitas psikologi manusia yang kompleks. Ini adalah cabang ilmu yang menggabungkan pendekatan ekonomi dengan temuan-temuan dalam psikologi, khususnya tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berperilaku ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan ekonomi. Singkatnya, ekonomi perilaku berusaha menjawab pertanyaan yang selama ini diabaikan ekonomi klasik: mengapa manusia tidak selalu bertindak rasional?
Salah satu contoh paling mencolok dari bias manusia dalam membuat keputusan adalah apa yang disebut “loss aversion” atau keengganan untuk merugi. Konsep ini diperkenalkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1979 lewat teori prospek mereka yang revolusioner. Mereka menunjukkan bahwa rasa sakit akibat kehilangan Rp100 ribu jauh lebih kuat daripada rasa senang mendapatkan jumlah yang sama. Akibatnya, banyak orang cenderung menghindari risiko bahkan ketika peluang untung cukup besar.
Di pasar saham, perilaku ini tampak jelas. Investor pemula sering menahan saham yang merugi terlalu lama, berharap nilainya akan naik kembali, sementara mereka cepat menjual saham yang untung sedikit demi mengamankan laba. Ini bukan logika ekonomis, tapi psikologi ketakutan. Kerugian terasa seperti kegagalan pribadi. Untung kecil terasa seperti kemenangan moral.
Ekonomi perilaku juga menjelaskan mengapa diskon palsu masih efektif. Kita tahu bahwa harga awal Rp1 juta yang dicoret dan diganti Rp499 ribu sering hanya gimmick. Namun angka yang lebih besar di awal sudah menjadi jangkar dalam pikiran—sebuah bias yang disebut anchoring. Harga Rp499 ribu terasa lebih murah hanya karena ia dibandingkan dengan angka semula, bukan karena nilainya sendiri rasional.
Richard Thaler, peraih Nobel Ekonomi 2017, melanjutkan temuan-temuan ini dengan pendekatan yang lebih aplikatif. Bersama Cass Sunstein, ia memperkenalkan konsep nudge—dorongan halus yang bisa mempengaruhi perilaku tanpa memaksa. Jika disusun dengan baik, nudge bisa digunakan dalam kebijakan publik. Misalnya, alih-alih memaksa pegawai menabung untuk pensiun, program dirancang otomatis memotong sebagian gaji, kecuali pegawai memilih keluar. Hasilnya, tingkat partisipasi naik drastis. Orang lebih suka dibiarkan tetap pada default ketimbang repot memilih ulang.
Indonesia, negara dengan penduduk besar dan keberagaman sosial tinggi, sebenarnya ladang subur untuk menerapkan pendekatan ekonomi perilaku. Tapi sejauh ini, belum banyak kebijakan pemerintah yang sadar sepenuhnya akan pentingnya faktor psikologis dalam perumusan insentif, subsidi, atau pengendalian konsumsi. Kampanye kesehatan publik, misalnya, masih sering disusun berdasarkan asumsi bahwa warga akan patuh jika diberi informasi. Padahal dalam kenyataannya, persepsi risiko sangat dipengaruhi framing. Menyebut rokok membunuh lima juta orang per tahun lebih menggerakkan ketakutan daripada menyebut rokok mengurangi angka harapan hidup.
Begitu pula dalam kampanye perpajakan atau bantuan sosial. Penyampaian informasi lewat kalimat normatif seperti “anda wajib membayar pajak” bisa jadi tidak seefektif bila dirumuskan dalam bentuk sosial: “9 dari 10 warga di wilayah Anda sudah melapor SPT.” Framing sosial semacam itu lebih menyentuh kebutuhan dasar manusia untuk diterima dalam kelompok.
Di ranah mikro, ekonomi perilaku juga dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Cara menempatkan harga di menu makanan, misalnya, bisa memengaruhi pilihan konsumen. Menyisipkan satu opsi makanan yang jauh lebih mahal hanya untuk membuat menu lain tampak terjangkau adalah teknik klasik yang disebut decoy effect. Atau dalam platform digital, penempatan tombol “beli sekarang” yang lebih mencolok secara warna dan posisi adalah bentuk choice architecture—seni mengatur pilihan untuk menggiring keputusan tanpa disadari.
Pertanyaannya: apakah semua ini manipulasi? Jawabannya bergantung pada niat. Ekonomi perilaku tidak harus digunakan untuk menipu, melainkan bisa dipakai untuk mendorong keputusan yang lebih baik bagi publik. Program vaksinasi, edukasi keuangan, konsumsi makanan sehat—semua bisa dirancang ulang agar selaras dengan cara kerja pikiran manusia, bukan sekadar menekankan instruksi dari atas.
Maka tantangan bagi pemerintah Indonesia, khususnya para perancang kebijakan fiskal dan sosial, adalah untuk menggabungkan ilmu ekonomi dengan empati psikologis. Kita butuh pendekatan yang melihat masyarakat bukan hanya sebagai angka statistik dalam anggaran, tapi sebagai manusia yang rentan terhadap emosi, pengaruh lingkungan, dan kecenderungan kognitif.
Sebagaimana yang pernah dikatakan Kahneman, “Orang tidak berpikir seperti ekonom, dan itu bukan karena mereka bodoh. Itu karena mereka manusia.” Dan selama kita masih manusia, selama itu pula ekonomi harus belajar memahami kita, bukan sebaliknya.***
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
