Perspektif.today_“Kebodohan adalah penyakit menular. Sayangnya vaksinnya adalah pendidikan, dan itu tidak gratis.” Kalimat pendek Pierre Desproges ini terdengar seperti sindiran, tetapi lebih tepat disebut tamparan. Ia mengingatkan bahwa kebodohan bukan hanya urusan pribadi, melainkan persoalan publik yang menyebar layaknya virus.
Di ruang politik, kebodohan tampil dalam bentuk massa yang gampang ditipu jargon kosong. Di ruang digital, ia hadir dalam banjir kabar palsu yang disebar tanpa pikir panjang. Di ruang sosial, kebodohan mewujud dalam sikap intoleran yang menolak akal sehat. Kebodohan, kata Desproges, adalah penyakit yang menular. Maka vaksin untuk itu tak lain adalah pendidikan.
Ironinya, vaksin ini tidak murah. Ia butuh biaya, infrastruktur, tenaga pengajar, dan komitmen jangka panjang dari negara. Bagi negara-negara maju, pendidikan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Namun di negeri ini, meski konstitusi telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, wajah pendidikan kita masih jauh dari ideal.
Di pelosok negeri, masih ada ribuan sekolah rusak yang muridnya belajar di kelas bocor. Data Kementerian Pendidikan mencatat, lebih dari 100 ribu ruang kelas di Indonesia dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Guru honorer masih bertahan dengan gaji di bawah standar, bahkan ada yang dibayar tak lebih dari Rp500 ribu sebulan. Di sisi lain, biaya masuk perguruan tinggi negeri kian melangit. Alih-alih vaksin murah meriah, pendidikan di banyak level masih terasa sebagai komoditas mahal.
Padahal, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar untuk memutus rantai kebodohan yang diwariskan. Tanpa pendidikan, masyarakat mudah terjebak dalam politik uang. Dalam pemilu, suara rakyat ditukar dengan sembako atau uang tunai. Akibatnya, lahir pemimpin yang tidak lahir dari kualitas gagasan, melainkan dari daya beli. Kebodohan massal semacam ini berbuah pada kebijakan publik yang tidak berpihak pada kepentingan luas, melainkan pada segelintir elite.
Sejarah memberi banyak contoh. Krisis politik dan ekonomi 1998 yang mengguncang Indonesia, salah satunya, ditopang oleh rendahnya literasi publik untuk mengkritisi kebijakan negara. Kini, di era digital, risiko kebodohan justru semakin berlipat. Masyarakat yang tidak memiliki kecakapan literasi digital mudah ditarik masuk ke dalam hoaks, teori konspirasi, bahkan ujaran kebencian yang dibungkus agama.
Contoh kecil bisa dilihat pada kisah seorang ibu rumah tangga di pinggiran kota, sebut saja namanya Marni. Ia rutin menerima pesan berantai di grup WhatsApp keluarga yang berisi kabar bohong tentang vaksin, isu politik, bahkan ramalan kiamat. Karena tak punya kemampuan literasi digital, Marni percaya begitu saja dan ikut menyebarkannya. Dalam seminggu, ratusan orang di lingkungannya ikut “terinfeksi” kabar bohong yang sama.
Atau lihat kisah seorang siswa SMP di daerah, Bima, yang sejak kecil bercita-cita menjadi guru. Namun karena keluarganya tak mampu membayar biaya sekolah lanjutan, ia terpaksa berhenti dan bekerja serabutan di pasar. Dalam waktu singkat, lingkaran kemiskinan dan kebodohan menular ke keluarganya. Adiknya kehilangan motivasi sekolah, sementara orang tuanya pasrah pada keadaan.
Bandingkan dengan cerita lain: Rani, anak nelayan dari pulau kecil di Maluku, yang beruntung mendapat beasiswa pendidikan. Ia bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi di kota besar. Sepulangnya, Rani membuka kelas literasi bagi anak-anak di desanya. Vaksin pendidikan yang ia terima tidak hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menularkan imunitas pengetahuan pada puluhan anak lain di kampungnya.
Desproges benar: kebodohan adalah penyakit menular. Satu orang bodoh yang keras kepala bisa menularkan kebodohannya kepada ratusan ribu orang lewat media sosial. Mereka yang tidak divaksinasi pendidikan akan cepat terinfeksi.
Karena itu, pendidikan tidak boleh dilihat sebagai beban anggaran, melainkan investasi peradaban. Negara harus hadir bukan hanya dengan bangunan sekolah, tetapi juga dengan jaminan kualitas pengajaran, pemerataan akses, serta biaya yang terjangkau. Pendidikan harus bisa menyentuh mereka yang paling miskin dan tertinggal, karena di sanalah kebodohan paling rentan menjelma menjadi penyakit sosial.
Namun vaksin pendidikan tidak cukup hanya dalam bentuk formal. Literasi, budaya baca, hingga tradisi diskusi kritis harus hidup dalam masyarakat. Buku harus mudah diakses, perpustakaan harus hadir hingga ke desa, dan ruang publik harus memberi tempat bagi pertukaran gagasan. Tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi seremonial ijazah tanpa efek penyembuhan.
Kita tahu, vaksin fisik seperti imunisasi tidak akan bekerja bila cakupannya rendah. Demikian pula dengan pendidikan. Bila hanya sebagian kecil masyarakat yang bisa menikmatinya, kebodohan tetap akan menyebar, menular, dan akhirnya menekan kualitas demokrasi dan pembangunan.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah bangsa ini mau membayar harga vaksin itu? Apakah kita mau menganggap pendidikan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara, ataukah membiarkannya menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli sebagian orang?
Jika jawabannya yang kedua, jangan heran bila wabah kebodohan terus menular, dari generasi ke generasi. Dan seperti semua penyakit menular, dampaknya tidak hanya pada satu individu, melainkan pada seluruh tubuh bangsa.(***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
