KEPAHIANG,Bermani Ilir – Dugaan penyelewengan Dana Desa Muara Lakap, Kecamatan Bermani Ilir, kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk segera melakukan audit dan penyelidikan secara transparan terhadap pengelolaan anggaran desa yang dinilai menyimpan banyak kejanggalan dari tahun 2022 hingga 2025.
Salah seorang sumber masyarakat berinisial KL (50) mengungkapkan, terdapat sejumlah kegiatan yang diduga bermasalah, mulai dari program ketahanan pangan, pengadaan sarana pendidikan, pembangunan balai desa hingga penyertaan modal BUMDes.
“Banyak masyarakat yang mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut. Kami berharap aparat penegak hukum turun langsung untuk mengaudit seluruh kegiatan secara terbuka,” ujar KL.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2022 terdapat kegiatan ketahanan pangan berupa peternakan ikan dengan pagu anggaran mencapai Rp165.860.750. Program tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, muncul dugaan adanya keuntungan pribadi atau cashback dari proses pengadaan bibit ikan yang nilainya disebut mencapai puluhan juta rupiah.
Sorotan berlanjut pada tahun 2023. Dalam tahun tersebut, kegiatan ketahanan pangan kembali mendapat alokasi anggaran melalui dua tahap pencairan, yakni Rp43.980.000 pada tahap pertama dan Rp124.350.000 pada tahap kedua. Warga menilai penggunaan anggaran tersebut perlu diaudit secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan dana yang telah dicairkan.
Tak hanya itu, pengadaan sarana dan alat peraga PAUD dengan nilai anggaran Rp182.010.000 juga menjadi perhatian masyarakat. Besarnya anggaran yang digelontorkan dinilai tidak sebanding dengan kondisi yang terlihat di lapangan sehingga memunculkan berbagai pertanyaan dari warga.
Memasuki tahun 2024, pembangunan balai desa yang menelan anggaran Rp253.445.000 kembali menjadi sorotan. Proyek tersebut bahkan berlanjut pada tahun 2025 dengan tambahan anggaran sebesar Rp243.933.390. Sejumlah warga menduga terdapat mark-up harga satuan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Program ketahanan pangan tahun 2024 dengan anggaran Rp127.380.000 juga tak luput dari kritik. Warga menilai program yang seharusnya berorientasi pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat itu justru diduga lebih menguntungkan pihak tertentu dibanding memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Sementara itu, pada tahun 2025 pemerintah desa juga mengalokasikan dana penyertaan modal BUMDes sebesar Rp116.100.000. Namun, efektivitas pengelolaan dana tersebut kini dipertanyakan masyarakat karena hingga saat ini dinilai belum menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga.
Atas berbagai dugaan tersebut, masyarakat meminta Kejari dan aparat pengawas terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh penggunaan Dana Desa Muara Lakap. Warga berharap pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih guna memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Desa Muara Lakap belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat. Sesuai prinsip keberimbangan jurnalistik, ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.[Rio]
