Perspektif.today_Sejumlah media asing saat ini ramai menyoroti fenomena yang belakangan mencuat: generasi Z di Indonesia kesulitan masuk ke dunia kerja. Bukan sekadar opini lokal, laporan mereka menggarisbawahi bagaimana lulusan muda kesulitan menembus pasar kerja yang makin ketat dan berubah. Berbagai kajian dan pengamat pun menawarkan sudut pandang beragam untuk membedah akar masalah ini.
Salah satu aspek yang disorot adalah ketimpangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri. Menurut survei platform konsultasi karier Intelligent, satu dari enam perusahaan cenderung menghindar merekrut Gen Z karena mereka dinilai “mudah tersinggung” dan cenderung meyakini dirinya hebat. Tragisnya, meski Gen Z tumbuh dengan teknologi digital, perusahaan kadang menuntut kemampuan teknis spesifik yang belum mereka miliki.
Dosen senior di Haas School of Business, Holly Schroth, menyebut bahwa Gen Z lebih fokus pada kegiatan ekstrakurikuler ketimbang mencari pengalaman kerja. Padahal, perusahaan kerap mensyaratkan pengalaman profesional bahkan di posisi entry‑level. Kondisi ini menciptakan efek lingkaran: lulusan butuh pengalaman untuk kerja, tapi pekerjaan sulit diperoleh karena butuh pengalaman.
Data BPS menunjukkan angka pengangguran muda masih tinggi: pada Februari 2024, terdapat sekitar 9,9 juta orang usia 15–24 tahun yang tergolong NEET (Not in Employment, Education, or Training). Rasio ini mencerminkan betapa banyak Gen Z yang tidak bekerja atau tidak sedang menempuh pendidikan/latihan, menandakan masalah struktural yang mendalam.
Selain itu, survei Tempo pada November 2024 menemukan bahwa sekitar 22,5 persen responden Gen Z masih belum bekerja. Mereka menyebut persaingan ketat sebagai penyebab utama, diikuti oleh kurangnya keterampilan dan belum adanya kesempatan magang atau pengalaman kerja. Kisah nyata datang dari Niko Sulpriyono, 23 tahun, lulusan filsafat Islam dari Yogyakarta, yang sudah mengirim puluhan lamaran namun belum berhasil lolos seleksi.
Sosiolog Prof. Sigit Rochadi dari Universitas Nasional (Unas) berpendapat bahwa Gen Z menghadapi masa transisi dari ekonomi konvensional ke digital. Sayangnya, mereka terkadang tidak dibekali pelatihan digital memadai, apalagi jika berasal dari keluarga berpendapatan rendah. Tanpa fondasi tersebut, mereka mudah terdorong pada pekerjaan yang mismatched atau kurang stabil.
Lantas, apa kata psikolog? Adelia Octavia Siswoyo, psikolog klinis dewasa, menekankan pentingnya Gen Z merefleksikan bagaimana mereka mempresentasikan diri dalam proses seleksi. Bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga bagaimana mencerminkan potensi secara efektif kepada perekrut. Dengan kata lain, kesiapan bukan hanya soal sertifikat, tapi juga seni menempatkan diri di posisi yang relevan.
Sayangnya, pola seleksi pekerjaan profesional sering menuntut pengalaman pekerja senior. Gen Z disebut-sebut banyak yang ogah memulai dari posisi entry‑level, ingin langsung di posisi menengah atau atasan karena latar belakang pendidikan dan identitas kampus unggulan. Sikap seperti ini mengerem fleksibilitas karier dan memunculkan kesan elitisme di mata perusahaan.
Dari sisi kebijakan, legislator seperti Charles Honoris di DPR RI mendesak pemerintah memberi atensi serius pada Gen Z. Data Sakernas Februari 2024 mencatat Gen Z menyumbang 50,29 persen dari total pengangguran terbuka, atau sekitar 3,6 juta orang. Ia menekankan kalau Gen Z punya keunggulan di sektor ekonomi kreatif digital, namun perlu edukasi nonformal tentang budaya kerja supaya ada win‑win solution bagi pekerja dan perusahaan.
Dampak lain juga mencuat sepanjang 2025: tagar #KaburAjaDulu viral sebagai ekspresi frustrasi Gen Z terhadap sulitnya mendapatkan pekerjaan, kenaikan biaya hidup, dan optimisme yang rendah terhadap masa depan di dalam negeri. Media asing lantas menyoroti Indonesia sebagai negara yang perlu segera memperbaiki kualitas lapangan kerja, sistem pendidikan vokasi, dan akses digitalisasi agar talenta muda tidak terbuang ke luar negeri.
Akibat situasi ini, sejumlah media asing menulis bahwa keengganan Gen Z bekerja bukan hanya soal perilaku atau etos kerja, tetapi karena ekosistem penciptaannya lemah: mulai dari pendidikan, magang, sampai budaya kerja fleksibel dan inklusif. Mereka menyorot bahwa generasi yang melek teknologi tapi sulit beradaptasi sistematis sering menghadapi kebijakan perekrutan yang kaku dan ekspektasi tinggi.
Dari sisi industri, perubahan global seperti munculnya AI dan otomatisasi juga menyulitkan. Posisi entry‑level kini banyak digantikan teknologi, sehingga Gen Z perlu meningkatkan kecakapan bertaraf profesional dan adaptif terhadap perubahan digital.
Angka-angka dan narasi di atas menunjukkan betapa kompleksnya situasi ini. Ini bukan sekadar kritik moral terhadap Gen Z. Ini soal reformasi sistem. Pendidikan vokasi dan digitalisasi, inklusi magang, relaksasi persyaratan entry‑level, serta pembinaan soft‑skills seperti keterampilan berkomunikasi dan manajemen diri, menjadi solusi konkret yang didesain mendukung karier generasi muda.
Bonga, salah satu pengguna Reddit, menulis tentang pengalaman teman-temannya dari UI/UGM yang “lulus cumlaude, magang setahun, tapi tetap hanya mendapat role entry‑level kurang dihargai”.
Pesannya jelas: perubahan harus menyentuh berbagai lapisan — pendidikan, pelatihan, kebijakan, budaya kerja, dan digitalisasi. Tanpa itu semua, Gen Z akan terus menjadi korban arus sistemik, bukan aktor yang mampu mengendalikan nasibnya sendiri.***
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
