Perspektif.today_Di sebuah ruang sempit di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dering telepon saling bersahutan, beradu dengan suara ketikan laptop yang tak pernah putus. Seolah-olah, di balik setiap bunyi, tersembunyi sebuah jeritan minta tolong. Di salah satu sudut ruangan, seorang perempuan muda duduk gelisah, kedua tangannya saling meremas map plastik bening yang lusuh. Air matanya sudah kering, namun matanya masih sembab. Namanya Siti, bukan nama sebenarnya, korban kekerasan rumah tangga yang datang dengan nyali yang tinggal separuh.
“Saya mau cerai,” bisiknya lirih, suaranya nyaris tenggelam di antara bising. “Tapi saya takut, saya nggak punya uang untuk pengacara. Suami saya bilang, saya tidak akan bisa ke mana-mana.” Siti adalah satu dari sekian banyak kisah yang membanjiri LBH: mereka yang terjepit, tak punya akses, dan kehilangan harapan. Dalam tumpukan berkas yang menumpuk di rak-rak LBH, ada ribuan Siti lainnya yang menunggu giliran.
Di sisi lain ruangan, seorang relawan LBH, seorang sarjana hukum muda, tak menyentuh setumpuk berkas fisik di mejanya. Matanya fokus ke layar ponsel. Ia bukan sedang membalas pesan atau membaca berita, melainkan berinteraksi dengan sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan, atau AI. “Apa bentuk kekerasan yang dialami? Apakah ada saksi? Apakah pernah melapor ke polisi?” tanya aplikasi itu, dengan serangkaian pertanyaan singkat dan terstruktur. Dalam waktu tak sampai lima menit, layar ponselnya memuat ringkasan kronologi kasus Siti, mencatat potensi pasal-pasal yang bisa dikenakan, hingga merinci daftar dokumen pendukung yang wajib disiapkan.
“Kalau dulu, untuk mendapatkan data awal ini, kami butuh setidaknya satu jam wawancara mendalam,” ujar relawan tersebut. AI, bagi LBH, ternyata bukan sekadar jargon teknologi canggih. Ia adalah “asisten” yang cakap, mampu memangkas labirin birokrasi dan pekerjaan administratif yang biasanya memakan waktu, tenaga, dan terkadang juga semangat. Setahun terakhir, LBH melakukan ujicoba intensif dengan bot analisis dokumen. Bot itu dilatih untuk membaca laporan, mengidentifikasi benang merah kasus, dan menyarankan rute advokasi yang paling efisien.
“Kami tidak pernah menyerahkan penilaian akhir ke mesin. AI hanya membantu mempercepat tahap awal yang membosankan,” kata salah satu pengacara publik LBH. Mesin itu ibarat pisau dapur: ia tidak bisa memutuskan masakan apa yang akan dibuat, tetapi ia bisa memotong sayuran dan daging dengan cepat, memungkinkan juru masak untuk fokus pada rasa dan resep.
Gugatan dari Bumi yang Digusur
Catatan LBH tidak hanya diwarnai kisah-kisah kekerasan domestik yang terjadi di balik pintu tertutup. Di sudut lain negeri ini, di jantung pedalaman Sumatera Barat, seorang kepala suku dari komunitas adat datang ke LBH. Tubuhnya ringkih, namun matanya memancarkan tekad. Ia membawa sebuah peta tua yang kertasnya sudah menguning dan surat kepemilikan tanah ulayat yang berusia puluhan tahun.
“Tanah kami, seluas 200 hektare, tiba-tiba diklaim perusahaan perkebunan sawit,” keluhnya, suaranya sarat keputusasaan. “Kami tak pernah menjualnya. Tapi mereka datang dengan sertifikat yang keluar entah dari mana.”
Di sinilah peran AI tak kalah vital. LBH menggunakan sistem pemetaan digital yang dikombinasikan dengan database tata ruang pemerintah yang mereka peroleh secara legal. Dengan memasukkan koordinat yang diambil dari peta tua itu, AI memindai dan membandingkan data dengan kecepatan kilat. Dalam hitungan detik, aplikasi menunjukkan bahwa lokasi tanah sengketa itu berada tepat di tengah zona hutan adat yang statusnya dilindungi oleh undang-undang. Data ini menjadi amunisi awal yang krusial untuk menggugat keabsahan sertifikat siluman yang dipegang perusahaan.
“Kalau kami mengandalkan pencarian manual di kantor-kantor dinas, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan,” kata pengacara LBH yang menangani perkara itu. “Mungkin kasusnya sudah keburu hangus.”
Jeritan Senyap di Ruang Kuliah
Tak kalah getir, ada kisah Ani (nama samaran), seorang mahasiswi cerdas di sebuah kota besar yang menjadi korban kekerasan seksual oleh dosennya sendiri. Ani sempat berbulan-bulan terperangkap dalam trauma. Ia ragu melapor, takut identitasnya terbuka dan merusak masa depannya. Dalam dunia yang serba digital, jejak digital bisa menjadi bumerang bagi korban.
Di sinilah AI berperan sebagai perisai. LBH memanfaatkan fitur pengaburan identitas otomatis: semua dokumen, rekaman suara, dan bukti percakapan dalam chat yang diunggah ke sistem langsung disamarkan. Nama, lokasi, hingga detail pribadi diubah secara acak tanpa mengutak-atik esensi inti dari bukti tersebut. Hasilnya, bukti-bukti bisa dibagikan kepada polisi, pihak kampus, atau lembaga independen lainnya tanpa mengekspos identitas asli Ani.
“Bagi korban kekerasan berbasis gender, keamanan data adalah segalanya,” jelas salah satu staf pendamping LBH. AI juga diintegrasikan untuk menganalisis pola bahasa dalam percakapan chat atau email pelaku. Mesin itu mampu mengenali frasa-frasa ancaman, bahasa yang manipulatif, atau pola komunikasi yang menguatkan bukti adanya pelecehan atau intimidasi.
Antara Manusia dan Algoritma
Meskipun terbantu oleh serangkaian teknologi canggih ini, LBH memahami betul satu hal: AI tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan manusia. Empati, pemahaman terhadap konteks budaya yang melatari sebuah kasus, dan membangun kepercayaan dengan korban—semua itu hanya bisa dilakukan lewat tatap muka, dari hati ke hati.
AI adalah sebuah alat, sebuah instrumen yang bekerja di belakang layar: membaca dokumen, memetakan tanah, dan menyamarkan identitas. Di sisi lain, para pendamping hukum, dengan segala kesabaran dan kehangatan mereka, tetap menjadi ujung tombak advokasi. Mereka adalah telinga yang mendengarkan, bahu yang memberi sandaran, dan tangan yang menuntun.
Di meja resepsionis yang sama, Siti akhirnya tersenyum tipis. Ia keluar membawa sebuah daftar langkah hukum yang jelas, tahu dokumen apa yang perlu ia kumpulkan, dan yang terpenting, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia tahu ada pihak yang akan membelanya. Di luar gedung, deru motor dan klakson menyambutnya, dunia yang keras dan penuh suara itu terasa tak lagi mengintimidasi. Ia tahu: langkah awal menuju keadilan sudah ia pijak.
Inilah wajah baru advokasi bagi LBH: memadukan militansi jalanan, kedalaman pengetahuan hukum, dan kecepatan teknologi. “Mesin membantu kita bergerak lebih cepat,” kata seorang pengacara publik. “Tapi keadilan itu sendiri, dengan segala nilai kemanusiaannya, tetap harus diantar oleh manusia.”.(***)
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
