Siswi SMK Menangkan Gugatan, UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan, MK Beri Batas Waktu 2 Tahun Perbaikan

Perspektiftoday

JAKARTA, –  Seorang siswi SMK, tiga orang mahasiswa dan seorang buruh berhasil memenangkan gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) 

Dalam sidang MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut inkonstitusional bersyarat.

beberapa point dalam UU Cipta Kerja tersebut diperintahkan MK wajib untuk diperbaiki oleh pemerintah dan DPR.

Perbaikan tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sejak putusan tersebut dibacakan.

Tapi bila dalam jangka waktu tersebut tak diperbaiki, maka putusan inkonstitusional bersyarat tersebut akan berubah menjadi inkonstitusional permanen.

“Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).

Permohonan uji formil bernomor 2039/PAN-PUU.MK/2020 itu diajukan ke MK pada 15 Oktober 2020.

Lima Orang Penggugat

Perkara ini diajukan oleh lima penggugat yang terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, tiga orang mahasiswa yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito, serta seorang pelajar bernama Novita Widyana.

Lantas, siapakah sosok pelajar yang ikut menjadi penggugat perkara ini?

Novita Widyana merupakan siswi SMKN 1 Ngawi, Jawa Timur.

Niat Novita untuk mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke MK muncul pasca dirinya mengikuti pemberitaan di internet dan televisi mengenai UU tersebut.

Bersyarat Novita juga mengaku mengikuti kajian khusus mengenai UU Cipta Kerja yang diinisiasi alumnus SMKN 1 Ngawi yang juga menjadi tim kuasa hukum bernama Jovi Andrea Bachtiar.

“Awalnya saya mengikuti diskusi sebelum mengajukan permohonan, diskusinya sekitar hari Senin (12 Oktober 2020) sebelum kami mengajukan uji formil di MK. Selain saya, ada juga beberapa mahasiswa, serta tim kuasa hukum,” kata Novita saat dikonfirmasi, Minggu (18/10/2020).

Kala itu Novita masih duduk di bangku kelas XII SMKN Ngawi.

Ia tertarik untuk mengetahui fakta sebenarnya mengenai UU Cipta Kerja lantaran ada beberapa poin dalam pasal UU tersebut yang disebut hoaks.

Novita mengatakan, ada beberapa poin dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi merugikan kalangan pelajar seperti dirinya, salah satunya Pasal 150 yang mengatur tentang pendidikan.

Poin 2 pasal tersebut mengatur tentang perluasan kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebelumnya, pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam kegiatan usaha di KEK.

Sementara, dalam UU Cipta Kerja pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan perlu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

“Dari sekitar seribu halaman draf UU Cipta Kerja di pasal 150 tentang pendidikan dimasukan ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Pada saat dibahas saya langsung tidak setuju, karena dimasukan kawasan ekonomi khusus, pendidikan berpotensi dijadikan ajang bisnis,” kata Novita.

“Bagimana pendidikan saya ke depannya, saya sudah kelas XII, kampus kan masuk dalam klaster pendidikan, yang pokok itu sih,” tuturnya.

Novita mengaku khawatir aturan baru itu akan menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis atau dikomersilkan, sehingga terjadi kesenjangan.

“Saya sebagai pelajar, memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena di UU Cipta Kerja ada unsur pendidikan. Ketika nanti pendidikan itu dikapitalisasi akan menimbulkan kesenjangan, dalam memperoleh hak yang sama dalam pendidikan,” katanya.

Selain itu, sebagai pelajar yang berkeinginan bekerja di perusahaan, Novita khawatir tentang pasal yang mengatur soal batasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Saya ini salah satu pelajar dari SMKN 1 Ngawi yang nantinya suatu saat nanti bekerja di perusahaan, artinya akan ada potensi kerugian karena ketidakpastian aturan perjanjian kerja waktu tertentu,” ucapnya.

Adapun melalui putusannya Mahkamah juga menyatakan bahwa seluruh UU yang terdapat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Jika dalam kurun waktu 2 tahun pihak terkait tak melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional permanen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *