Perspektif.today_Laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi sekitar 2,3 persen pada tahun 2025, turun dari 2,8 persen pada 2024. Proyeksi ini disampaikan dalam World Economic Outlook IMF edisi April 2025 dan laporan Global Trade Update UNCTAD. Faktor utama perlambatan tersebut adalah berlanjutnya ketegangan perdagangan global dan kebijakan proteksionisme dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok.
Ketegangan tersebut menimbulkan gangguan serius terhadap rantai pasok global, memperbesar biaya logistik internasional, dan meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan. Selain itu, kondisi keuangan global semakin ketat karena bank sentral di negara-negara maju, seperti The Federal Reserve (The Fed) dan European Central Bank (ECB), mempertahankan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi pasca-pandemi dan konflik geopolitik yang belum mereda di Eropa dan Timur Tengah.
Situasi “pengetatan keuangan” ini ditandai dengan ketersediaan likuiditas global yang terbatas, meningkatnya biaya pinjaman, serta persyaratan kredit yang lebih ketat dari lembaga keuangan. Para investor cenderung mengalihkan dananya ke instrumen yang lebih aman seperti obligasi pemerintah AS, meninggalkan pasar negara berkembang yang dianggap lebih berisiko. Akibatnya, terjadi aliran dana keluar (capital outflow) yang menekan nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Bank Indonesia (BI) telah merespons situasi ini dengan kombinasi kebijakan moneter yang hati-hati dan strategis. BI mempertahankan suku bunga acuan pada level 6,25 persen sambil tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan moneter akan terus bersifat pre-emptive dan forward looking. Di sisi lain, BI juga aktif melakukan intervensi di pasar valas dan memperkuat operasi moneter untuk meredam gejolak rupiah serta memperkuat cadangan devisa yang kini mencapai lebih dari USD 140 miliar per Mei 2025.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi Indonesia untuk tidak sekadar bertahan. Bank Dunia dalam Global Economic Prospects edisi Januari 2025 menyarankan negara-negara berkembang untuk mengandalkan kekuatan domestik, mengurangi ketergantungan pada modal jangka pendek, dan mendorong reformasi struktural agar lebih resilien terhadap guncangan global.
Sektor ekspor Indonesia terkena dampak langsung dari perlambatan global. Permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan AS menurun signifikan, terutama terhadap komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan logam dasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per April 2025 menunjukkan bahwa ekspor nonmigas mengalami kontraksi 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini berdampak pada pendapatan daerah, aktivitas industri hilir, dan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya.
Sektor investasi pun tidak kebal dari dampak global. Investor asing menahan ekspansi dan melakukan peninjauan ulang terhadap portofolio mereka, terutama di negara yang dianggap memiliki risiko regulasi dan geopolitik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mempercepat reformasi untuk memperbaiki iklim investasi: dari penyederhanaan birokrasi, penegakan kepastian hukum, hingga reformasi pajak yang mendukung pelaku usaha.
Pada level sosial, ancaman nyata dari perlambatan global adalah meningkatnya pengangguran terbuka, terutama di sektor padat karya dan ekspor. Jika tidak direspons dengan program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja berbasis digital dan hijau, potensi pelebaran kesenjangan sosial menjadi nyata. Program seperti Kartu Prakerja, pelatihan vokasi, dan insentif industri kreatif digital perlu diperluas cakupannya.
Satu kunci penting dalam meredam dampak global adalah mendorong hilirisasi industri secara serius. Hilirisasi bukan hanya soal menambah nilai komoditas, tapi juga membangun ekosistem industri berdaya saing tinggi yang mengintegrasikan riset, inovasi, dan tenaga kerja terampil. Di saat yang sama, basis ekonomi digital juga perlu diperluas. Sektor teknologi finansial, e-commerce lokal, serta infrastruktur digital berbasis desa bisa menjadi bantalan pertumbuhan baru.
Dalam jangka menengah, Indonesia juga perlu menguatkan kerja sama perdagangan non-tradisional, termasuk memperdalam konektivitas dengan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Di tengah krisis, diversifikasi mitra dagang dan orientasi ekspor bernilai tambah adalah strategi jangka panjang yang tak bisa ditunda.
Meski dunia melambat, Indonesia justru harus berlari. Negara seperti Vietnam, yang agresif mendorong industri pengolahan dan integrasi global, membuktikan bahwa krisis bisa menjadi peluang bagi transformasi. Indonesia pun memiliki potensi serupa—selama keberanian politik dan kebijakan publik diarahkan untuk memperkuat pondasi domestik, bukan semata-mata menunggu perbaikan dari luar.
Perlambatan global bisa menjadi ujian sekaligus peluang. Apakah Indonesia akan terjebak dalam ketergantungan lama, atau justru memanfaatkan krisis ini sebagai titik balik menuju ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri? Jawabannya tergantung pada pilihan kita hari ini.
***
Penulis adalah dosen Universitas Bung Hatta
