Perspektif.today_Tidak ada barang yang benar-benar gratis. Bahkan secangkir kopi panas yang diseduh di rumah sendiri pun memuat serangkaian biaya yang tak tampak: harga bubuk kopi, gas untuk merebus air, hingga waktu yang kita curahkan. Dalam dunia bisnis, semua itu masuk dalam satu istilah: biaya produksi. Namun cerita tak berhenti di situ. Ada pula harga pokok produksi, biaya penjualan, dan harga pokok penjualan—istilah yang terdengar akuntansial, tetapi punya implikasi ekonomi dan etika yang dalam.
Dalam doktrin klasik ilmu manajemen biaya, setiap produk yang keluar dari pabrik memikul beban perhitungannya masing-masing. Biaya produksi menyangkut semua ongkos yang dikeluarkan agar sebuah barang jadi. Mulai dari bahan baku, upah tenaga kerja, sampai biaya listrik pabrik. Jika biaya itu dikumpulkan dalam satu periode dan disesuaikan dengan barang dalam proses, kita memperoleh harga pokok produksi.
Tapi barang belum selesai menjalani nasibnya. Setelah keluar dari pabrik, ia butuh dijual. Maka muncullah biaya penjualan—dari iklan di Instagram sampai ongkos ekspedisi. Semua itu masuk dalam komponen operasional yang akhirnya membentuk harga pokok penjualan (HPP). Di sinilah letak simpulnya: dari HPP inilah laba kotor dihitung. Maka, menyusun harga sebuah barang bukan semata keputusan insting, tapi hasil kalkulasi panjang.
Namun, kita hidup di era yang berubah cepat. Di tengah ledakan digital, otomatisasi, dan model bisnis yang serba platform, pertanyaannya: apakah pendekatan klasik ini masih relevan?
Jawabannya: ya, tapi dengan catatan.
Model konvensional biaya dan HPP tetap penting sebagai fondasi, terutama bagi bisnis manufaktur dan sektor riil. Tapi ia mulai terbentur kenyataan ketika diterapkan dalam dunia modern—khususnya pada model bisnis digital, e-commerce, dan layanan berbasis platform.
Ambil contoh perusahaan seperti Gojek atau Netflix. Bagaimana kita menghitung “harga pokok” dari satu kali tayangan film? Atau berapa sesungguhnya harga pokok dari satu kali pengantaran makanan lewat aplikasi? Apakah kita bisa menghitungnya seperti menghitung ongkos membuat sandal jepit?
Di sinilah para ekonom dan akuntan manajerial mulai mengembangkan pendekatan baru. Salah satu yang menonjol adalah metode Activity-Based Costing (ABC), yakni sistem yang menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dilakukan. Metode ini menghindari alokasi biaya secara rata-rata yang seringkali menyesatkan. Misalnya, biaya IT dalam perusahaan teknologi tak bisa hanya dibagi rata per unit produk, melainkan berdasarkan aktivitas aktual seperti server time, bandwidth, atau frekuensi penggunaan algoritma.
Selain itu, muncul pula pendekatan Life Cycle Costing, yang memperhitungkan biaya selama seluruh siklus hidup produk: dari desain, produksi, distribusi, penggunaan, hingga daur ulang. Model ini cocok untuk industri modern yang mengedepankan keberlanjutan, seperti produk ramah lingkungan atau kendaraan listrik.
Yang lebih radikal, ada pendekatan berbasis data dan machine learning. Di dunia e-commerce, algoritma kini bisa memperkirakan harga pokok dinamis dengan mempertimbangkan stok, tren pasar, hingga perilaku konsumen. Harga bukan lagi hasil perhitungan tetap, tapi bergerak—seperti saham di bursa.
Namun semua inovasi ini tetap harus mengacu pada satu prinsip: transparansi dan akuntabilitas. Sebab dalam realitasnya, konsep harga bukan semata perhitungan matematis. Ia juga menyangkut etika. Ketika sebuah produk dijual jauh di bawah biaya pokoknya, apakah itu strategi atau praktik tak sehat? Ketika tenaga kerja dibayar murah untuk menekan HPP, apakah itu efisiensi atau eksploitasi?
Di Indonesia, banyak UMKM belum sepenuhnya memahami konsep ini. Sebagian besar masih menentukan harga jual dengan pendekatan “pokoknya untung”. Padahal, tanpa perhitungan biaya yang jelas, mereka rentan terhadap tekanan pasar. Barang laris belum tentu menghasilkan laba. Ini paradoks yang sering terjadi: omzet naik, tapi keuangan tetap seret.
Sudah waktunya sektor bisnis, baik kecil maupun besar, mulai memandang ulang cara mereka menyusun harga. Teknologi sudah menyediakan alat bantu dari spreadsheet sederhana hingga software akuntansi cerdas. Namun lebih dari itu, diperlukan juga kebiasaan berpikir sistematis, bukan sekadar intuisi pasar.
Pemerintah dan lembaga pendamping UMKM juga punya peran penting. Pelatihan tak cukup hanya soal pemasaran digital, tapi juga tentang manajemen biaya dan struktur harga. Karena keberlanjutan bisnis ditentukan bukan hanya oleh seberapa banyak produk yang terjual, tapi seberapa cermat mereka menghitung harga.
Di tengah dunia yang makin kompleks, konsep biaya produksi dan harga pokok tak boleh ditinggalkan. Ia harus dikembangkan, disesuaikan, dan diperkaya dengan pendekatan baru. Sebab pada akhirnya, setiap harga mencerminkan cerita: tentang tenaga yang dikerahkan, sumber daya yang dipakai, dan nilai yang dijanjikan.
Dan seperti kata Warren Buffett, “Price is what you pay. Value is what you get.” Tapi nilai tak akan pernah bisa dinilai—jika harga itu sendiri disusun tanpa tahu dari mana ia berasal.***
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
