Perspektif.today_Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan tekanan fiskal dalam negeri, manajemen keuangan perusahaan Indonesia menghadapi babak baru. Bukan lagi sekadar perkara menghitung neraca laba rugi, tetapi pertaruhan besar tentang kelangsungan hidup korporasi di tengah arus perubahan teknologi, pasar ekspor yang melesu, dan biaya produksi yang melonjak.
Buku Manajemen Keuangan Perusahaan terbitan Widina Bhakti Persada Bandung (2022) mengingatkan kembali tiga pilar utama dalam keuangan korporasi: pengelolaan dana, pengalokasian dana, dan kebijakan dividen. Teori ini terkesan sederhana, tapi praktiknya kini menjadi rumit di tengah krisis biaya hidup global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan ketatnya likuiditas domestik.
Laporan Bank Indonesia per Mei 2025 menunjukkan kredit macet korporasi melonjak ke 3,5 persen, naik dari 2,9 persen pada 2024. Sektor industri pengolahan dan properti menjadi penyumbang terbesar. Penyebab utamanya: penurunan daya beli rumah tangga, tingginya biaya bahan baku impor akibat pelemahan rupiah di atas Rp16.200 per dolar AS, serta kenaikan suku bunga global yang membuat utang luar negeri makin mahal.
Buku ini mengingatkan pentingnya pengelolaan likuiditas agar perusahaan tak terjebak risiko financial distress—sebuah peringatan yang kini benar-benar relevan. Alih-alih agresif berekspansi, para manajer keuangan di Indonesia kini terpaksa mempertebal kas dan memotong rencana investasi baru demi bertahan hidup. Bahkan perusahaan besar seperti di sektor tekstil dan alas kaki di Jawa Barat—dulu pilar ekspor nonmigas—mulai mengurangi produksi atau merumahkan sebagian karyawan.
Belum lagi ketidakpastian politik global. Buku ini menekankan pentingnya manajemen risiko keuangan terintegrasi: mengelola risiko nilai tukar, suku bunga, hingga fluktuasi pasar secara terencana. Namun sayangnya, survei OJK awal 2025 menunjukkan hanya 34 persen korporasi menengah di Indonesia yang memiliki kebijakan lindung nilai (hedging) formal. Sisanya masih berjudi pada fluktuasi kurs pasar.
Di saat dunia bergeser ke era digital, perubahan pola konsumsi memaksa korporasi menyesuaikan investasi. Seperti dipaparkan dalam buku ini, keputusan investasi harus memperhitungkan pergeseran teknologi. Sayangnya, sebagian besar UMKM Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan platform e-commerce atau sistem ERP untuk mengelola arus kas dan stok barang. Akibatnya, mereka terseret arus disrupsi digital tanpa persiapan.
Tekanan lain datang dari isu keberlanjutan. Buku ini secara visioner menyinggung pentingnya orientasi pada sustainability, bukan hanya profit jangka pendek. Ini sejalan dengan langkah Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan laporan keberlanjutan (sustainability report) bagi emiten sejak 2024. Namun di lapangan, sebagian besar perusahaan menengah masih anggap enteng aspek ESG (Environment, Social, Governance). Akibatnya, peluang memperoleh dana murah dari pasar global yang mensyaratkan standar hijau bisa terlewatkan.
Perusahaan yang cermat justru mulai mencari peluang dari ketatnya likuiditas. Bab manajemen persediaan dalam buku ini menekankan pengelolaan stok yang efisien sebagai solusi hemat modal kerja. Strategi seperti just-in-time inventory atau kolaborasi antar-supplier lokal makin relevan di saat biaya pinjaman bank melonjak di atas 10 persen untuk korporasi non-prime.
Sayangnya, masalah klasik masih membayangi. OJK awal 2025 menyoroti masih rendahnya transparansi laporan keuangan di kalangan UMKM dan startup. Hanya 18 persen UMKM formal yang membuat laporan keuangan terstandar. Padahal, seperti ditekankan buku ini, akuntabilitas adalah fondasi pengambilan keputusan keuangan yang sehat. Tanpa ini, akses pembiayaan makin sulit, apalagi di tengah pengetatan kredit bank.
Tekanan eksternal pun makin berat. Defisit fiskal APBN 2025 melebar, dipicu lambatnya penerimaan pajak dan tingginya subsidi energi. Implikasinya jelas: ruang fiskal untuk insentif pajak korporasi makin terbatas. Pelaku usaha tak bisa lagi berharap uluran tangan pemerintah untuk ekspansi. Kemandirian dalam pembiayaan—melalui reinvestasi laba atau penerbitan obligasi korporasi—menjadi keharusan.
Buku ini sesungguhnya layak dibaca ulang oleh para pengambil keputusan di perusahaan. Bukan sekadar panduan teknis, tapi alarm akan pentingnya reformasi strategi keuangan di era penuh disrupsi ini. Di bab akhir, penulis menegaskan fungsi manajer keuangan bukan lagi sekadar “penjaga kas” melainkan navigator utama dalam bisnis yang makin bergolak. Sayangnya, banyak CFO dan pengusaha Indonesia yang masih menganggap fungsi keuangan sebagai urusan pembukuan belaka.
Hilirisasi industri, dorongan transisi energi, hingga geliat industri hijau sebenarnya membuka jalan bagi diversifikasi investasi perusahaan. Namun sayang, kemampuan manajer keuangan Indonesia dalam menyusun analisis kelayakan investasi jangka panjang masih tertinggal dari rekan mereka di negara-negara ASEAN. Padahal keputusan investasi yang salah hari ini bisa menjadi sumber kebangkrutan lima tahun ke depan.
Daya saing korporasi Indonesia kini sangat tergantung pada kemampuan mengelola dana secara kreatif dan hati-hati. Bahkan startup teknologi yang selama ini dibanjiri modal ventura mulai menyesuaikan strategi pasca gelombang PHK dan penurunan valuasi di bursa global. Seperti diajarkan buku ini: growth harus selalu diimbangi kontrol risiko dan keuangan yang sehat.
Pada akhirnya, manajemen keuangan tak lagi hanya bicara soal angka. Ia menyentuh semua sisi: politik fiskal negara, fluktuasi geopolitik, revolusi digital, hingga tuntutan ESG. Dalam iklim usaha yang makin keras ini, hanya korporasi yang mengelola keuangannya dengan cerdas, luwes, dan antisipatif yang bisa bertahan.
Buku Manajemen Keuangan Perusahaan memberi pengingat keras: bahwa di era ketidakpastian global, kekuatan utama perusahaan bukan hanya pada modal atau produk, tapi pada kecakapan mengelola sumber daya keuangan. Bagi siapa pun yang lengah, risiko krisis berikutnya tinggal menunggu waktu.
***
Penulis adalah dosen Universitas Bung Hatta
