Perspektif.today-Dalam diam, dunia sedang berubah. Bukan oleh perang atau pandemi, tapi oleh sesuatu yang lebih sunyi namun tak kalah mendasar: pergeseran struktur populasi. Laporan World Population Prospects 2024, yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa awal Juli ini, mengungkap bahwa umat manusia tengah memasuki fase baru dalam sejarah demografi. Bukan lagi soal bertambahnya jumlah penduduk, melainkan tentang kapan dan bagaimana pertumbuhan itu akan melambat—dan akhirnya menurun.
Di Indonesia, perubahan ini mulai terasa. Tingkat fertilitas kita kini berada di kisaran 2,2 anak per perempuan—sedikit di atas ambang batas penggantian generasi (2,1). Di masa lalu, angka sebesar ini bisa dimaknai sebagai stabilitas. Namun dalam konteks global saat ini, itu justru sinyal bahwa masa surplus demografi akan segera berakhir. Dalam dua dekade mendatang, Indonesia akan menjadi masyarakat menua, dengan proporsi lansia yang terus meningkat dan tenaga kerja muda yang stagnan.
Laporan PBB itu menyebutkan bahwa penduduk dunia akan mencapai puncaknya pada pertengahan 2080-an, sekitar 10,3 miliar jiwa, sebelum mulai perlahan menurun. Proyeksi ini direvisi turun dibandingkan prediksi sebelumnya, seiring dengan turunnya angka kelahiran global dan naiknya usia harapan hidup. Di kawasan Asia, banyak negara telah lebih dulu memasuki fase penuaan cepat. Thailand, misalnya, kini memiliki angka kelahiran yang lebih rendah dari Jepang, sementara Vietnam dan Filipina—yang sering dibandingkan dengan Indonesia dalam banyak aspek—sedang berpacu dengan waktu untuk memaksimalkan bonus demografi yang tersisa.
Indonesia sendiri berada di posisi antara. Tak setua Jepang, tapi juga tak semuda Nigeria. Tak sekritis Korea Selatan, tapi mulai mencemaskan angka partisipasi angkatan kerja produktif. Saat ini, lebih dari 25 persen populasi Indonesia berusia di bawah 15 tahun, namun proporsi itu terus menurun setiap tahun. Jika tidak ada perubahan besar dalam pola dukungan terhadap keluarga muda—seperti cuti melahirkan yang layak, ketersediaan layanan pengasuhan, hingga jaminan kerja yang ramah ibu—tren penurunan fertilitas bisa berlanjut lebih cepat dari yang dibayangkan.
Di sisi lain, negara-negara seperti Bangladesh dan Mesir juga menunjukkan gejala serupa: urbanisasi yang masif, penurunan angka kelahiran, serta migrasi keluar yang tinggi. Mesir, misalnya, menghadapi tekanan populasi muda yang besar, namun peluang kerja dan layanan publik belum cukup untuk mengimbanginya. Indonesia sedikit lebih beruntung, tapi tidak kebal. Urbanisasi yang cepat belum diimbangi dengan distribusi infrastruktur dan pendidikan yang merata, terutama di luar Jawa.
Yang menarik dari laporan PBB ini bukan hanya soal angka, tapi soal narasi. Dunia kini tak lagi bicara tentang bagaimana menahan ledakan penduduk, melainkan bagaimana merespons penurunan yang tak bisa dihindari. Di China, yang sebelumnya tumbuh pesat, angka kelahiran jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Pemerintah Beijing merespons dengan insentif kelahiran, subsidi rumah, dan kampanye nasional soal keluarga. Tapi hasilnya belum tampak. “Setelah kebijakan satu anak, kini giliran satu anak yang tak ingin punya anak,” kata seorang demografer Tiongkok, getir.
Indonesia masih punya waktu. Tapi waktunya tidak panjang. Jika ingin memanfaatkan jendela bonus demografi yang kian menyempit, negara ini perlu melakukan lompatan kebijakan, bukan langkah tambal sulam. Sistem jaminan sosial harus diperluas, akses terhadap pendidikan berkualitas harus merata, dan lapangan kerja yang bermakna harus tumbuh di luar sektor informal. Kita tidak hanya butuh pertumbuhan ekonomi, tapi juga pertumbuhan yang mampu menampung aspirasi 270 juta jiwa—yang sebagian besar adalah pemuda hari ini dan lansia esok hari.
Yang kerap luput dari perbincangan demografi adalah soal ketimpangan. Laporan World Population Prospects 2024 mencatat bahwa penurunan fertilitas lebih cepat terjadi di kelompok penduduk berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan, sementara kelompok miskin dan pedesaan masih memiliki angka kelahiran yang relatif tinggi. Hal ini menciptakan asimetri demografi, di mana kebijakan nasional seringkali hanya efektif bagi separuh penduduk. Tanpa pendekatan yang lebih kontekstual—berbasis wilayah dan kelas sosial—intervensi kebijakan berisiko gagal menjangkau kelompok yang justru paling rentan.
Saat dunia perlahan menuju puncaknya, Indonesia berada di antara dua pilihan: menjadi negara tua sebelum menjadi negara maju, atau menggunakan dekade ini sebagai momentum reformasi sosial besar-besaran. Kita tak bisa meniru jalan Korea atau Jepang, karena fondasi sosial kita berbeda. Tapi kita bisa belajar dari mereka: bahwa masa depan tak dibentuk oleh jumlah penduduk semata, melainkan oleh seberapa cerdas sebuah bangsa mengelola perubahan.
Karena dalam demografi, waktu tak pernah menunggu.
Catatan: Artikel ini merujuk pada World Population Prospects 2024 yang dirilis oleh UN DESA pada Juli 2024. Proyeksi dan data lengkap tersedia di laman resmi: population.un.org/wpp
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
