Perspektif.today_Ada satu ambisi yang tampaknya tetap teguh di benak generasi muda, meski dunia berubah cepat dan harga hidup melesat tak menentu: memiliki rumah sendiri. Generasi Z—yang kini memasuki usia kerja produktif—masih menyimpan harapan itu. Sebuah survei dari GoodStats mencatat bahwa 45 persen Gen-Z Indonesia menargetkan bisa membeli rumah pertama sebelum tahun 2026. Namun di tengah gemuruh ekonomi, realitas harga properti, dan stagnasi upah, impian itu tampaknya kian menjauh, menjadi semacam fatamorgana yang memudar setiap tahun.
Harga rumah di Indonesia terus merangkak naik, hampir tak terkejar oleh laju pendapatan para pekerja muda. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) dari Bank Indonesia mencatat kenaikan sebesar 2,76 persen secara tahunan pada Maret 2024. Sementara itu, rata-rata kenaikan upah minimum provinsi di Indonesia berkisar antara dua hingga empat persen saja. Dengan kata lain, gaji naik secuil, tapi harga rumah melompat lebih cepat. Seorang lulusan baru yang digaji Rp5 juta per bulan, misalnya, harus menabung puluhan tahun untuk mampu membayar uang muka rumah tapak seharga Rp500 juta, apalagi jika ingin membelinya di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya.
Kondisi ini diperparah oleh skema pembiayaan yang belum sepenuhnya ramah bagi Gen-Z. Kalangan ini umumnya baru memasuki dunia kerja, dengan penghasilan yang belum stabil atau cenderung fluktuatif. Banyak di antara mereka yang bekerja sebagai freelancer, pekerja lepas proyek, atau kreator digital—profesi yang belum sepenuhnya masuk radar lembaga pembiayaan konvensional. Di sisi lain, suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih berkisar 8,5 hingga 9 persen per tahun. Dengan cicilan sekitar Rp4 hingga 5 juta per bulan, penghasilan Gen-Z yang rata-rata hanya Rp4–7 juta jelas tidak memadai untuk mencicil rumah tanpa beban finansial berat.
Kondisi ini menimbulkan dilema struktural. Di satu sisi, keinginan memiliki rumah tetap besar. Namun di sisi lain, daya beli dan akses terhadap kredit belum sepadan. Menurut data BPS, lebih dari 80 persen Gen-Z bergaji di bawah UMP DKI Jakarta. Dalam hitungan sederhana, rumah seharga Rp500 juta sudah tergolong “tak terjangkau” bagi mayoritas mereka. Tak heran jika survei dari berbagai firma riset konsumen menunjukkan bahwa sebagian besar Gen-Z merasa pesimistis bisa memiliki rumah dalam tiga hingga lima tahun ke depan.
Kondisi ini membawa banyak dari mereka ke jalur alternatif: menyewa. Di kalangan Gen-Z urban, sewa rumah atau apartemen bukan lagi sekadar solusi darurat, tapi menjadi pilihan hidup. Sebagian menyebutnya gaya hidup nomaden, sebagian lagi menyebutnya bentuk realisme generasi. Mereka menyewa demi fleksibilitas, mobilitas kerja, dan agar bisa tinggal lebih dekat ke pusat aktivitas kota. Bahkan ada yang mengaku lebih suka menyewa selama 10 tahun ke depan, dengan perhitungan bahwa biaya cicilan bisa dialihkan untuk investasi lain.
Namun, sebagian suara dari media sosial menunjukkan frustrasi yang mengendap. Di forum-forum daring seperti Reddit Indonesia, banyak warganet Gen-Z yang menyuarakan keprihatinan atas kenyataan bahwa hidup bekerja keras tak menjamin bisa memiliki rumah. Salah satu komentar menyindir, “Kita bayar untuk semuanya, tapi tidak memiliki apa-apa.” Yang lain menulis, “Gaji naik sedikit banget, nggak sebanding sama lonjakan harga rumah. Yang ada, gaji seminggu ke-3 sudah habis buat sewa.” Keluhan semacam ini menjadi potret kegalauan kolektif: merasa produktif, tapi tetap tertinggal.
Bukan berarti Gen-Z tak tahu apa yang mereka inginkan. Survei menunjukkan bahwa mereka mengincar hunian dengan konsep minimalis, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Rumah pintar (smart home), bangunan hemat energi, serta lokasi yang dekat dengan transportasi umum adalah preferensi yang banyak disebut. Mereka juga lebih terbuka terhadap opsi seperti co-living, apartemen mungil, hingga rumah vertikal terintegrasi, asalkan mobilitas dan konektivitas tetap terjaga.
Di luar negeri, terutama di negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat, tren serupa mulai muncul: generasi muda makin jarang memiliki rumah. Tapi mereka punya dukungan infrastruktur, perumahan publik berkualitas, dan sistem sewa yang transparan. Di Indonesia, mekanisme itu belum tersedia secara luas. Program rumah subsidi yang dijalankan pemerintah memang menjangkau sebagian kelompok berpenghasilan rendah, tapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kalangan urban Gen-Z yang penghasilannya tergolong “menengah tanggung”—tidak miskin, tapi juga belum mampu membeli.
Ketimpangan ini menciptakan celah kebijakan yang perlu segera dijembatani. Pemerintah perlu memikirkan ulang skema pembiayaan kepemilikan rumah bagi generasi muda. Fasilitas Kredit Rumah untuk Generasi Muda (KRGM) bisa dikembangkan dengan suku bunga lebih rendah, uang muka ringan, dan pendekatan berbasis penghasilan non-konvensional. Pengenaan pajak progresif pada kepemilikan rumah kedua dan ketiga juga perlu dikaji ulang agar tidak terjadi spekulasi yang menekan pasar. Di saat yang sama, pembangunan hunian vertikal berbasis transit-oriented development harus diperluas ke kota-kota menengah, agar tidak hanya Jakarta yang menikmati fasilitas tersebut.
Mimpi memiliki rumah tidak seharusnya menjadi hak istimewa generasi tertentu. Ia adalah hak dasar yang layak diperjuangkan bersama. Jika hari ini Gen-Z merasa bahwa rumah adalah kemewahan yang melesit dari jangkauan, maka ini bukan hanya soal ekonomi pribadi, tetapi soal kegagalan sistemik menyediakan ruang tinggal yang adil dan terjangkau. Sebab rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat menanam akar dan masa depan. Dan bagi generasi yang katanya paling terhubung secara digital, mereka kini justru paling jauh dari pintu rumah mereka sendiri.***
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
