Perspektif.today_Dalam percakapan sehari-hari, kita kerap mendengar orang menyebut “sopir saya,” “driver kantor,” atau “pengemudi mobil dinas.” Ketiganya merujuk pada satu sosok yang sama: orang yang mengendalikan kendaraan untuk membawa orang lain. Tapi di balik kata yang tampak netral itu, terselip strata sosial, relasi kuasa, dan perubahan gaya hidup kelas menengah perkotaan.
Di Indonesia, istilah “sopir” barangkali adalah yang paling dikenal luas. Ia berasal dari kata Belanda chauffeur, yang dulu digunakan secara netral untuk pengemudi mobil pribadi, taksi, maupun truk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ejaan bakunya adalah sopir, bukan supir, meski yang kedua lebih akrab di telinga dan sering muncul dalam tulisan informal.
Namun dalam pemakaian sosial, “sopir” bukan lagi sekadar sebutan profesi. Ia membawa konotasi. Dalam ruang urban yang makin membedakan gaya hidup, menyebut “sopir” sering diasosiasikan dengan kelas bawah, pekerja informal, atau seseorang yang tak punya otonomi dalam kerjanya. Kalimat seperti “Dia cuma sopir” kerap dilontarkan tanpa sadar, mencerminkan superioritas sosial.
Berbeda halnya dengan istilah “driver.” Istilah ini terdengar lebih modern, steril, dan global. Di kalangan kelas menengah atas, istilah “driver saya” kini lebih umum digunakan ketimbang “sopir saya.” Kata “driver” tak hanya menghilangkan kesan kelas bawah, tapi juga memberi nuansa profesional—seolah sejajar dengan pekerja sektor formal lainnya. Bahkan dalam struktur perusahaan besar, jabatan ini bisa muncul dalam format: Personal Driver, Corporate Driver, atau Professional Driver.
Bahasa mencerminkan dunia. Dalam hal ini, pergeseran dari “sopir” ke “driver” mencerminkan keinginan untuk mencuci stigma sosial. Ia seperti upaya halus untuk memperhalus relasi kuasa antara si majikan dan si pengemudi, tanpa mengubah substansi relasi itu sendiri. Mirip dengan perubahan kata “pembantu rumah tangga” menjadi “asisten rumah tangga”—yang terdengar lebih egaliter, meski ruang kerjanya tetap timpang.
Sementara itu, di ranah hukum dan kebijakan publik, istilah yang digunakan adalah pengemudi. Kata ini terdengar lebih teknis dan netral. Dalam dokumen perundang-undangan seperti UU Lalu Lintas dan Peraturan Menteri, kata “pengemudi” digunakan untuk menyebut siapa pun yang mengendalikan kendaraan bermotor, baik roda dua, empat, maupun lebih. “Setiap pengemudi wajib memiliki SIM,” begitu bunyi pasal yang terdengar formal dan tanpa rasa.
Istilah ini memang penting untuk memastikan kejelasan hukum. Tapi dalam percakapan harian, “pengemudi” hampir tak pernah digunakan. Bayangkan seseorang berkata, “Saya diantar oleh pengemudi saya.” Kalimat itu terdengar aneh, kaku, dan tidak membumi. Di sinilah bahasa tak hanya soal makna, tapi juga soal rasa dan posisi.
Kata mencerminkan struktur sosial. Dalam dunia perhubungan, terdapat pemisahan yang tak kasatmata: ada “pengemudi truk logistik” yang dianggap kuat dan pekerja keras; ada “sopir angkot” yang dilabeli ugal-ugalan; ada “driver ojek online” yang dipuji karena adaptif; dan ada “pengemudi pribadi” yang disanjung karena loyal. Padahal, mereka semua adalah orang yang mengemudi demi menghidupi diri dan keluarganya. Yang membedakan hanyalah medan, kendaraan, dan persepsi publik.
Fenomena ini makin terasa di era digital. Platform transportasi daring seperti Gojek dan Grab menciptakan medan baru: istilah “driver” menjadi identitas formal yang terdaftar di sistem, lengkap dengan aplikasi, pelatihan, dan peringkat. Di sisi lain, istilah “ojek” mulai ditinggalkan karena terdengar terlalu lokal dan kurang modern. Para pengemudi ojek online menyebut diri mereka “driver,” dan penumpang pun ikut menyebut mereka begitu. Sebutan ini memberi kesan lebih profesional, meski tantangan ekonomi tetap keras.
Namun di sisi lain, dalam narasi publik, masih sering muncul frasa seperti “driver Grab itu kasar” atau “sopir truk itu sembrono.” Stereotip semacam ini memperkuat stigma yang tidak adil. Padahal, banyak di antara mereka bekerja di bawah tekanan waktu, upah kecil, dan beban kendaraan yang tinggi. Bahasa, dalam hal ini, bukan hanya menyampaikan kenyataan, tapi juga bisa melanggengkan diskriminasi.
Menarik pula melihat bagaimana media menggambarkan profesi ini. Dalam berita kecelakaan, kerap ditulis: “Sopir hilang kendali,” atau “Pengemudi truk tewas tergencet.” Penekanan sering diberikan pada tindakannya (hilang kendali, melanggar batas kecepatan), tapi jarang pada kondisinya (kelelahan, tekanan target pengiriman, kerusakan kendaraan). Framing ini membuat sopir tampak sebagai pelaku, bukan korban dari sistem kerja yang rapuh.
Sudah saatnya kita melihat profesi pengemudi sebagai bagian penting dari infrastruktur sosial. Mereka bukan sekadar roda pelengkap mobilitas kita, tetapi pekerja yang menopang logistik, distribusi, dan keseharian. Mereka menavigasi jalan-jalan sempit, kemacetan, panas, dan tekanan waktu. Mereka adalah wajah jalanan yang jarang diberi penghargaan layak.
Mengubah istilah mungkin tidak serta-merta mengubah nasib. Tapi menyadari konotasi di balik kata-kata memberi kita ruang untuk lebih adil dalam berpikir dan bersikap. Apakah kita menyebut mereka sopir, driver, atau pengemudi, mari kita tempatkan mereka dalam kerangka martabat kerja—bukan sekadar pelayan mobil, tapi bagian dari denyut hidup kota.
Karena di balik setir yang terus berputar, ada tangan-tangan yang tak hanya mengemudi, tapi juga menggenggam harapan.
***
Penulis adalah dosen Universitas Bung Hatta
