Perspektif.today_Bangsa ini tak kekurangan kisah tentang kesetiaan yang dibalas pengkhianatan, pengabdian yang dilupakan, dan jasa-jasa yang digantikan dengan lembaran pemecatan, pengusiran, atau pengabaian. Dalam masyarakat yang kerap menjunjung tinggi loyalitas dan kerja keras, justru banyak sekali kisah pilu yang membuktikan pepatah lama ini: “Habis manis sepah dibuang.”
Pepatah itu menggambarkan watak relasi yang eksploitatif: ketika seseorang atau kelompok dimanfaatkan saat menguntungkan, lalu dicampakkan begitu saja ketika dianggap tak lagi berguna. Di Indonesia, fenomena ini tak hanya berlaku dalam hubungan pribadi, tapi juga merasuk ke dalam relasi sosial, ekonomi, bahkan dalam cara negara memperlakukan warganya.
Sebut saja para buruh yang sudah puluhan tahun mengabdi di pabrik, namun ketika usia tak lagi muda dan tenaga mulai melemah, mereka diberhentikan tanpa pesangon yang layak. Di balik pencapaian industri yang diagung-agungkan, tersembunyi kenyataan getir bahwa mereka yang ikut membesarkan perusahaan justru dikesampingkan saat dianggap tak lagi produktif.
Fenomena ini juga tampak dalam dunia akademik dan pendidikan. Banyak dosen dan guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun tanpa status yang jelas, digaji rendah, tapi tetap menjalankan tugas mendidik generasi bangsa. Ketika mereka menuntut hak, yang mereka terima bukan penghargaan, melainkan surat pemberhentian atau pembiaran. Seolah-olah dedikasi itu tak berarti begitu mereka mulai bersuara.
Dalam dunia politik, kita pun kerap melihat wajah culas dari relasi kuasa. Saat kampanye, rakyat kecil dielu-elukan: petani, nelayan, buruh, pedagang kecil disebut sebagai “tulang punggung bangsa.” Tapi setelah kemenangan diraih, mereka dilupakan. Kebijakan yang dihasilkan lebih banyak menguntungkan elite dan pemodal, bukan mereka yang berjasa memenangkan pemilu. Habis suara, habis janji.
Negara pun tidak luput dari praktik membuang “sepah” setelah “manis” habis dirasa. Para tenaga kesehatan yang berada di garis depan saat pandemi, misalnya, sempat dipuja sebagai pahlawan. Tapi setelah pandemi mereda, banyak di antara mereka tak mendapatkan perlindungan kerja yang layak. Kontrak diputus, insentif tak dibayar penuh, dan yang tersisa hanyalah plakat penghargaan—tanpa kejelasan masa depan.
Demikian pula nasib para pejuang reformasi yang pernah membawa bangsa ini keluar dari rezim otoriter. Sebagian besar dari mereka kini terpinggirkan dari ruang-ruang kekuasaan. Reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata kini diganti dengan praktik oligarki baru yang lebih lihai menyembunyikan niat di balik retorika demokrasi.
Fenomena “habis manis sepah dibuang” ini juga berakar pada mentalitas utilitarianisme sempit yang makin mewabah: segala sesuatu diukur dari kegunaan sesaat, bukan nilai atau prinsip. Dalam masyarakat seperti ini, loyalitas tidak dibalas dengan penghargaan, tapi diperah hingga kering, lalu dibuang saat tidak lagi bernilai ekonomis atau politis.
Padahal, bangsa yang besar seharusnya punya memori kolektif yang panjang—menghargai mereka yang berjasa meski tak lagi berdaya. Negara yang beradab tak boleh membiarkan siapa pun terlempar dari sistem hanya karena tak lagi “menguntungkan.” Tanpa prinsip keadilan dan penghargaan atas pengabdian, kita hanya akan membangun peradaban di atas pengkhianatan.
Sudah saatnya kita memperbaiki cara kita memperlakukan orang-orang yang berjasa. Dari buruh pabrik hingga guru di pedalaman, dari petani yang menjaga ketahanan pangan hingga ASN yang puluhan tahun mengabdi di bawah bayang-bayang ketidakpastian status. Negara harus hadir dengan perlindungan sosial yang berkeadilan, bukan sekadar basa-basi birokrasi.
Lebih dari itu, kita sebagai masyarakat juga mesti merefleksikan kembali nilai-nilai yang kita anut. Apakah kita hanya menjalin relasi atas dasar untung-rugi? Apakah kita masih mampu menghormati orang yang tak lagi bisa memberi? Ataukah kita telah terseret arus budaya konsumtif yang membuang manusia sebagaimana kita membuang barang bekas?
“Habis manis sepah dibuang” adalah cermin dari cara kita memanusiakan manusia. Jika kita ingin membangun bangsa yang adil dan beradab, maka yang harus kita ubah bukan hanya kebijakan, tapi juga mentalitas. Kita harus mulai dari pengakuan bahwa orang-orang yang telah berjasa, tetap layak dihargai, meskipun mereka tak lagi berada di puncak produktivitas.
Sebab, ukuran peradaban bukanlah kemegahan infrastrukturnya, tetapi bagaimana ia memperlakukan yang lemah, yang terlupakan, dan yang pernah berjasa.
Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah membuang sepah, karena ia tahu: di balik sepah itu, ada cerita manis yang tak boleh dilupakan.*
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta
