Perspektif.today_Gedung-gedung tinggi menjulang di pusat-pusat kota, startup teknologi bermunculan, dan pemerintah giat menggembor-gemborkan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Tapi di balik euforia jargon digital itu, Indonesia rupanya masih tergopoh dalam mengejar ketertinggalan di sektor tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam sebuah paparan di Universitas Bung Hatta, Padang, beberapa waktu lalu mengingatkan fakta yang mencemaskan: Human Capital Index (HCI) Indonesia masih rendah, hanya 0,54, di bawah rata-rata ASEAN yang sudah menyentuh angka 0,59.
HCI, indeks yang dikembangkan Bank Dunia, menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusianya melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Singkatnya, HCI menentukan seberapa produktif generasi masa depan di sebuah negara jika dibandingkan dengan potensinya yang ideal.
Dengan skor 0,54, artinya anak-anak yang lahir di Indonesia hari ini, ketika dewasa nanti, hanya akan mencapai 54 persen dari potensi produktivitas optimal mereka jika mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik. Bandingkan dengan Singapura yang memiliki HCI di atas 0,88, atau bahkan Vietnam yang telah menyentuh angka 0,69. Indonesia kian tertinggal di era ketika modal manusia jauh lebih berharga dibanding sumber daya alam.
Tidak berhenti di situ, Yassierli juga mengungkapkan problem serius lain yang membelit ketenagakerjaan Indonesia: rendahnya tenaga kerja dengan keterampilan digital. Saat dunia berlari dengan kecepatan algoritma, Indonesia justru berjalan lambat. Hanya 19 persen tenaga kerja di negeri ini yang memiliki kemampuan digital, jauh di bawah negara-negara maju yang angkanya berkisar 50 hingga 60 persen.
Dengan angka itu, Indonesia berada di posisi rawan dalam lanskap kompetisi global. Dunia kerja hari ini dan masa depan menuntut literasi digital tak hanya di level teknis, tetapi juga dalam pemikiran strategis dan adaptasi teknologi yang cepat. Tanpa bekal ini, bonus demografi yang sering dibanggakan hanya akan menjadi kutukan: banyak tenaga kerja usia produktif, tapi miskin keterampilan.
Masalah bertambah pelik ketika melihat 5,01 persen saja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang bekerja di industri prioritas. Sisa besarnya terserap di sektor-sektor yang tidak selaras dengan disiplin ilmunya atau bahkan menganggur. Ini menegaskan adanya mismatch antara output pendidikan dengan kebutuhan industri.
Para pengamat ketenagakerjaan menilai kondisi ini sebagai alarm keras bagi pemerintah. Seorang ekonom ketenagakerjaan di Jakarta menyebutkan bahwa Indonesia saat ini seperti menghadapi dua jurang sekaligus: jurang keterampilan dan jurang digital. Jika tidak segera ditangani, jurang itu akan melebar dan menjebak Indonesia dalam middle-income trap lebih lama lagi.
Pendidikan tinggi di Indonesia, dalam kaca mata banyak kalangan, masih terlalu teoritis dan belum cukup adaptif terhadap perkembangan zaman. Inkubator bisnis, riset terapan, kolaborasi kampus dengan industri teknologi, masih terbatas jumlah dan kualitasnya. Sementara itu, pengajaran keterampilan digital di pendidikan dasar dan menengah juga belum sistematis.
Di lain sisi, dunia industri kita masih enggan berinvestasi dalam peningkatan keterampilan pekerja. Pelatihan dan reskilling tenaga kerja masih dianggap beban biaya, bukan investasi jangka panjang. Di negara-negara maju, pelatihan vokasi dan kursus digital sudah menjadi kultur di perusahaan, bahkan menjadi syarat bertahan di pasar global.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sendiri dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya membangun sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Namun ucapan itu belum cukup jika tidak disertai reformasi serius di lapangan. Pemerintah harus mempercepat transformasi pendidikan vokasi, memperluas pelatihan keterampilan digital melalui Balai Latihan Kerja (BLK), serta memaksa perusahaan untuk berpartisipasi dalam menyiapkan tenaga kerja masa depan.
Tak hanya soal kurikulum pendidikan atau program pelatihan, ada juga tantangan struktural lain: akses dan kesenjangan antar wilayah. Keterampilan digital baru bisa dinikmati oleh tenaga kerja di kota besar, sementara daerah-daerah tertinggal masih berkutat dengan masalah infrastruktur internet dan kualitas pendidikan dasar yang buruk.
Jika tak segera diatasi, Indonesia berisiko menjadi penonton dalam revolusi digital yang sedang berlangsung. Menurut laporan Bank Dunia pada 2024, Indonesia bisa kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen per tahun jika kesenjangan keterampilan ini terus dibiarkan.
Momentum inilah yang seharusnya menjadi prioritas kebijakan nasional. Di tengah geliat investasi asing dan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol masa depan, Indonesia tidak boleh hanya sibuk dengan infrastruktur fisik. Tanpa infrastruktur manusia yang kokoh, semua investasi itu bisa kehilangan relevansi.
Menteri Yassierli telah memotret masalahnya dengan jernih. Kini publik menunggu, apakah pemerintah sekadar mengutuk kegelapan atau benar-benar menyalakan lilin dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau gedung-gedung pencakar langit, tetapi oleh kualitas manusianya. Dan masa depan itu ditentukan hari ini, bukan besok.
*
