Perspektif.today-Kata “sehat” terdengar sederhana. Begitu lekat di lidah, begitu sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Namun, dalam kenyataannya, sehat adalah kata yang kompleks. Ia menampung makna lebih luas dari sekadar tubuh tanpa penyakit. Kita menyebut perusahaan sehat, hubungan sehat, demokrasi sehat, bahkan jiwa yang sehat. Tapi jarang kita berhenti sejenak untuk bertanya: sehat menurut siapa? Ukuran sehat itu apa?
Dalam ilmu kedokteran, sehat adalah keadaan fisik dan mental yang bebas dari gangguan. Tapi itu versi paling sempit. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan sejak lama memperluas definisi sehat sebagai “keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan sekadar ketiadaan penyakit.” Sayangnya, dalam praktik sosial, makna itu sering disusutkan kembali jadi sekadar “tidak sakit”.
Kita sering terjebak pada definisi negatif dari sehat—yakni ketiadaan masalah. Padahal sehat, jika dipahami secara utuh, justru mencakup kapasitas untuk bertahan dalam tekanan, bangkit dari kegagalan, serta beradaptasi dalam perubahan. Tubuh yang sehat bukan tubuh yang steril dari virus, tetapi tubuh yang mampu merespons dan pulih ketika diserang.
Begitu pula dalam aspek lain kehidupan. Sebuah bisnis dikatakan sehat bukan hanya karena neracanya menunjukkan angka hijau. Tapi juga karena ia mampu bertahan dalam resesi, membayar pekerjanya dengan layak, serta berinvestasi untuk masa depan. Bisnis yang sehat bukan hanya efisien, tapi juga etis.
Dalam politik, kata “sehat” menjadi jauh lebih problematis. Kita sering mendengar istilah “demokrasi yang tidak sehat”. Tapi apa artinya? Apakah sekadar banyak demonstrasi, saling serang di parlemen, atau gaduh di media sosial? Justru sebaliknya, demokrasi yang terlalu sunyi bisa jadi pertanda penyakit yang lebih dalam: represi.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang gaduh, namun produktif. Yang menyuburkan perdebatan, bukan membungkamnya. Yang memberi ruang oposisi, bukan mengusirnya. Yang mampu dikoreksi oleh mekanisme internal, bukan kebal dari kritik. Ketika oposisi dilemahkan, media disuap, dan lembaga negara tunduk pada satu suara, kita sebetulnya sedang menyaksikan sistem yang “tampak sehat”—stabil, terkendali—padahal sedang digerogoti dari dalam.
Begitu pula dalam hubungan sosial. Banyak orang menganggap hubungan yang sehat adalah yang “tidak pernah bertengkar”. Padahal, hubungan yang tidak pernah berkonflik bisa jadi hanya menutupi konflik yang dipendam, atau dominasi satu pihak atas yang lain. Hubungan yang sehat bukan tanpa masalah, tapi punya cara sehat untuk menyelesaikan masalah: komunikasi, keterbukaan, empati.
Kesehatan rohani juga kerap dikebiri maknanya. Kita menyamakannya dengan ritual ibadah, atau ketenangan semu. Padahal sehat secara rohani bukan soal seberapa sering seseorang berdoa, tapi seberapa lapang ia memaafkan. Seberapa kuat ia menjaga integritas ketika tidak ada yang melihat. Dan seberapa teguh ia berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah.
Sayangnya, dalam masyarakat yang mengagungkan pencitraan, kata “sehat” sering dipakai untuk menutupi luka yang tidak disembuhkan. Pemerintah menyebut ekonomi “sehat” meski pengangguran meningkat. Pejabat menyebut “hubungan rakyat dan penguasa harmonis” meski kritik dibungkam. Kita menyebut “tenang” padahal mati rasa.
Ada kecenderungan sosial untuk menyukai kesan sehat, ketimbang usaha nyata untuk mencapainya. Kita lebih suka menampilkan kulit mulus ketimbang menyembuhkan penyakit dari dalam. Lebih suka angka makroekonomi yang kinclong daripada membenahi ketimpangan yang membuat rakyat tercekik.
Maka penting bagi kita untuk merebut kembali makna sehat yang sesungguhnya. Sehat bukanlah stagnan. Ia adalah kondisi yang hidup, dinamis, dan tahan guncang. Sehat bukan tanpa masalah, tapi bisa menghadapi masalah. Sehat bukan ketiadaan rasa sakit, tapi kemampuan pulih.
Dalam masyarakat, ukuran kesehatan bukan hanya pada elite yang tersenyum di layar televisi, tetapi pada anak-anak yang bisa belajar tanpa lapar, pada pekerja yang tidak dihantui PHK, pada petani yang tidak ditindas tengkulak. Dalam politik, ukuran sehat bukan pada kampanye yang damai, tapi pada apakah hasil pemilu bisa dipercaya dan lembaga peradilan bisa berdiri tegak.
Sudah waktunya kita menyembuhkan diri dari obsesi pada citra sehat yang palsu. Lebih baik sedikit luka tapi sadar, daripada tampak utuh tapi membusuk dalam diam. Seperti tubuh manusia, sebuah bangsa yang sehat bukan bangsa yang tidak pernah sakit, melainkan bangsa yang tahu cara menyembuhkan diri—dengan jujur, dengan terbuka, dan dengan tekad untuk tumbuh.
***
Penulis adalah dosen Universitas Bung Hatta
